Rakyat Kehilangan Empati Pejabat, Tapi Penjarahan Tidak Benar

Belakangan ini Aksi Massa terjadi Hingga berbagai Daerah Hingga Indonesia, terutama Hingga Jakarta. Aksi Massa terjadi sebagai bentuk respons dan Komentar Kelompok Pada pemerintah, utamanya Dewan Perwakilan Rakyat (Wakil Rakyat).

Gelombang unjuk rasa pun berakhir ricuh Bersama penjarahan Rumah pejabat dan anggota Wakil Rakyat. Hal ini Lalu disorot Dari Guru Besar Belajar Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dr Akif Khilmiyah, M Ag.

Ia menilai, kemarahan Kelompok diperparah Dari Cara Hidup mewah para pejabat Hingga Di beban hidup rakyat yang makin berat. Biaya Belajar naik, Kesejaganan mahal, Pajak Lainnya mencekik, tapi para elit justru pamer harta.

“Rakyat sudah sangat kesulitan, tapi para pejabat seolah tidak punya empati,” katanya dikutip Bersama laman UMY, Senin (1/9/2025).

Membahas Hak Orang Tanpa Izin Tak Baik

Yang Terkait Bersama penjarahan, respons tersebut merupakan bentuk kekesalan warga. Meski begitu, Akif mengingatkan bahwa Aksi Massa penjarahan tetap tidak dibenarkan Di Islam.

“Membahas harta orang lain tanpa izin, apapun alasannya, tetap tidak boleh. Lantaran harta itu bukan hanya milik pejabat, tetapi juga ada anak dan keluarga mereka yang ikut merasakan kehilangan,” tegasnya.

Rakyat Boleh Mengkritik tapi Tetap Bijak

Akif juga menyoroti peran anak muda dan media sosial. Mereka sangat boleh mengkritik tapi harus bijak.

“Generasi sekarang ini generasi digital. Kalau tidak viral, kadang tidak ditangani. Maka Komentar boleh disuarakan, tapi jangan Bersama fitnah. Sampaikan apa adanya, jaga martabat, dan tetap sesuai tuntunan Islam,” pesannya.

Ia menyayangkan, andai saja pemerintah lebih cepat merespons suara rakyat, maka hal-hal anarkis tersebut tidak terjadi dan menumpahkan banyak korban.

“Kalau aspirasi sudah tersalurkan Hingga level kecil, maka tidak Berencana meledak menjadi kerusuhan besar,” ujarnya.

Pemerintah Perlu Adakan Public Hearing

Akif melihat Kejadian Luar Biasa ini muncul akibat sumbatan komunikasi Antara rakyat dan pemerintah. Rakyat merasa aspirasi tidak didengar, dan pemerintah tidak aktif menampungnya.

“Di Islam, semua persoalan sebaiknya diselesaikan Lewat musyawarah. Artinya, perlu ada public hearing. Kelompok diberi ruang Sebagai menyampaikan aspirasi, Sambil Itu penguasa berkewajiban mendengarkan dan Menyambut Baik. Kalau ruang itu ditutup, Berencana muncul sumbatan yang akhirnya meledak Di bentuk Aksi Massa,” ujar Akif.

Akif menekankan solusi yang bisa dicoba pemerintah Sebagai mencegah hal serupa terjadi. Contohnya Bersama memperkuat ruang musyawarah Hingga semua level mulai Bersama RT, desa, hingga Wakil Rakyat dan pemerintah pusat.

“Kalau rakyat bisa menyuarakan Dari Hingga tingkat bawah, itu tidak Berencana meledak Karena Itu kerusuhan besar,” jelasnya.

Terakhir, ia menegaskan, Bangsa harus hadir Bersama pemimpin yang adil, berempati, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Keadilan harus ditegakkan, termasuk soal Pajak Lainnya dan hukum. Jangan rakyat kecil ditekan, Sambil Itu pejabat dibiarkan. Inilah yang membuat Kelompok Lebihterus kehilangan kepercayaan,” tegasnya.

(cyu/nah)