Pentingnya Alokasi Biaya yang Seimbang

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI, Lalu Hadrian Irfani angkat bicara tentang Rancangan Biaya Pendapatan dan Belanja Negeri (RAPBN) 2026. Ia menyoroti proporsi Langkah Makan Bergizi Gratis (MB) yang hampir setengah Di Biaya Belajar.

Lalu Berkata pihaknya mengapresiasi kehadiran Langkah MBG yang bertujuan Sebagai mengatasi masalah stunting dan gizi buruk Hingga Indonesia. Langkah ini juga bisa mendukung siswa Hingga Tanah Air bisa Merasakan asupan Gizi yang memadai.

Akan Tetapi, Di RAPBN bidang Belajar 2026 proporsi MBG bisa dibilang ‘memakan’ hampir setengah Di total Biaya Belajar, yakni Disekitar 44,2%. Hal ini menurut Lalu Berencana menimbulkan pertanyaan Mutakhir.

“Proporsi yang hampir setengah Di total Biaya Belajar Sebagai satu Langkah saja tentu Berencana menimbulkan pertanyaan tentang Kesejaganan Bersama kebutuhan mendesak lainnya Hingga sektor Belajar,” ucap Lalu kepada detikEdu Di keterangan tertulis Sabtu (16/8/2025).

Sebagai itu, Komisi X menekankan pentingnya Kesejaganan Di pengalokasian Biaya. Ia juga Merangsang agar implementasi MBG dilakukan secara transparan.

“Kami menekankan pentingnya Kesejaganan Di pengalokasian Biaya. Komisi X Merangsang pemerintah, agar MBG dilakukan secara transparan, efektif, dan terukur, sambil tetap menjaga kesimbangan prioritas pembangunan Belajar secara menyeluruh,” tegasnya.

Minta Langkah Inti Bidang Belajar Tetap terjamin

Lebih Jelas, Lalu mengingatkan agar pemerintah terus memastikan bila Langkah-Langkah inti bidang Belajar tetap terjamin Hingga Ditengah pengalokasian Biaya Sebagai MBG. Langkah inti yang dimaksud Di Kontek Sini, seperti peningkatan kompetensi dan Keadaan guru hingga Transformasi Digital Belajar.

“Peningkatan kompetensi dan Keadaan guru, pemerataan akses Belajar, penguatan sarana prasarana, serta Transformasi Digital pembelajaran, tidak boleh terabaikan,” ungkap politisi Di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Permasalahan Guru Masih Karena Itu Tantangan

Yang Terkait Bersama jumlah RAPBN Belajar 2026 sebesar Rp 757,8 triliun, Lalu menyebut hal ini sudah memenuhi amanat UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang tersebut mewajibkan minimal 20% Di total RAPBN dialokasikan Sebagai Belajar.

“Bersama proyeksi APBN 2026 Disekitar Rp 3.800 triliun, maka besaran Biaya tersebut berada Di kisaran 20%,” jabarnya.

Bersama alokasi yang makin besar ini, menurutnya Berencana memberi ruang fiskal yang lebih luas Sebagai berbagai hal Hingga bidang Belajar. Termasuk Di mengatasi Permasalahan Keadaan guru, yakni tunjangan profesi dan peningkatan kompetensi.

Walaupun begitu, ia menegaskan persoalan Keadaan guru Hingga Indonesia tidak hanya menyangkut tentang besarannya Biaya. Tantangan terbesar yang dihadapi Belajar Indonesia Di hal guru adalah efektivitas implementasi Biaya ini.

“Akan Tetapi, perlu disadari bahwa persoalan Keadaan guru Hingga Indonesia tidak hanya menyangkut besaran Biaya saja, melainkan juga distribusi yang belum merata, masih adanya guru honorer Bersama pendapatan minim, serta keterlambatan pencairan tunjangan Hingga berbagai Area,” kata Lalu.

“Supaya Kendati Biaya ini cukup secara nominal, tantangan terbesarnya tetap Di efektivitas implementasi agar benar-benar menjawab kebutuhan nyata guru Hingga lapangan,” sambungnya.

Berangkat Di hal itu, ia menegaskan pihaknya Hingga Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI Berencana memastikan transparansi perhitungan dan efektivitas pemanfaatannya. Supaya, Biaya Berencana berdampak nyata Di peningkatan mutu Belajar nasional.

“Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI tetap Berencana memastikan transparansi perhitungan dan efektivitas pemanfaatannya agar tidak hanya terpenuhi secara angka, tetapi juga berdampak nyata Di peningkatan mutu Belajar nasional,” tandasnya.

(det/pal)