Kenapa Banyak Pejabat Serakah dan Kejahatan Keuangan? Pakar Jelaskan Penyebabnya

Profesor Kepemimpinan dan Psikologi Organisasi asal Amerika Serikat, Ronald E Riggio, Ph D, mengatakan bahwa pejabat seharusnya fokus melayani rakyatnya. Riggio menerangkan bahwa istilah ‘pelayan rakyat’ menyiratkan peran para pejabat Untuk bekerja Untuk kepentingan rakyat yang mereka wakili.

Akan Tetapi, kenapa akhirnya banyak pejabat justru serakah dan melakukan Kejahatan Keuangan?

Riggio menjelaskan bahwa pejabat yang terpilih sebenarnya merupakan pengikut kepemimpinan partai mereka, baik itu Pemimpin Negara maupun pemimpin tingkat tinggi Ke Di badan legislatif mereka. Ke kenyataannya, para pejabat dinilai Berencana Berusaha Mengatasi konflik kepentingan Di responsif Di rakyat atau partai.

Alih-alih fokus Ke rakyat, Riggio berpendapat banyak pejabat atau politisi cenderung Melakukanupaya ingin Melakukanupaya mempertahankan kekuasaan.

“Kita melihat ini Ke semua jenis pejabat terpilih, Di Pemimpin Negara hingga pejabat lainnya. Para pemimpin hanya Melakukanupaya Untuk tetap berkuasa,” ujarnya, dikutip Di Psychology Today.

Obsesi Di Kekuasaan

Menurut psikolog bidang kepemimpinan dan organisasi ini, Kepuasan pejabat yang ingin terus mempertahankan posisi membuat mereka terobsesi Ke kekuasaan. Mereka Berencana mulai membentuk Kerja Sama Politik (kelompok pendukung) Untuk memperkuat ‘pengikut’.

Riggio menilai ini yang akhirnya menjadi masalah Sebab banyak Kerja Sama Politik akhirnya menyingkirkan oposisi. Mereka Berencana membentuk sistem satu atau dua kubu yang kuat saja, dan melemahkan faktor lain.

Secara psikologis, ketika hanya ada satu atau dua kubu yang kuat, pengambilan Aturan Untuk rakyat menjadi urusan mana yang menguntungkan Untuk suatu kubu. Riggio menyebutnya Bersama istilah “groupthink”.

Trend Populer groupthink terjadi ketika kelompok pengambil keputusan yang sangat kompak dan kuat (anggota Lembaga Legis Latif dan partai tertentu), justru kehilangan sikap kritis Di Memutuskan keputusan. Ini Sebab mereka ingin menjaga kesepakatan ‘koalisinya’ Dari Sebab Itu cenderung enggan menyampaikan pendapat yang berbeda.

Kepuasan ini membuat banyak pejabat yang seharusnya membela kepentingan rakyat, menjadi pejabat yang mengabaikan fakta dan bukti. Akhinya, mereka buru-buru Memutuskan keputusan tanpa mengujinya Bersama matang.

“Bias kuat Di kelompok Di dan kelompok luar juga menyebabkan pandangan Di pihak lawan sebagai ‘musuh’ dan menghambat kemampuan Untuk bekerja sama Ke tujuan bersama,” jelas Riggio.

Keserakahan Menjadi Penyebab Kejahatan Keuangan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr Zainal Arifin Mochtar, mengatakan bahwa keserakahan menjadi penyebab semua Tindak Kejahatan Kejahatan Keuangan. Ini Sebab keserakahan tidak Memperoleh batas dan banyak individu tidak mampu mengendalikan keinginannya.

Zainal juga menyoroti adanya kegagalan Di membangun sebuah sistem, Supaya menimbulkan celah Untuk penyalahgunaan wewenang.

“Masalah terbesar bukan terletak Ke kemampuan, melainkan Ke kemauan Untuk menegakkan hukum dan menjaga integritas,” ucapnya, dikutip Di laman UGM.

Di Kepuasan yang multifaktor, fakta Menunjukkan bahwa mantan koruptor Ke Indonesia masih banyak yang terpilih Di pemilihan legislatif. Ini Menunjukkan lemahnya integritas Di dunia politik Indonesia.

“Banyak Komunitas yang menganggap Kejahatan Keuangan sebagai hal yang wajar. Hal ini tercermin Di peningkatan Tindak Kejahatan suap Di proses penerimaan pegawai negeri maupun swasta, serta ketidakjujuran Di berbagai aspek kehidupan sehari-hari,” ungkap Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr Rahmawati.

Menurut Rahmawati, mantan terpidana seharusnya dilarang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau menduduki jabatan publik. Tujuannya agar memberi efek jera Untuk koruptor, termasuk Lewat hukuman lain yang lebih berat, seperti pengembalian kerugian dan pemiskinan.

(faz/nah)