Penilaian Rektor Universitas Paramadina: PTN ‘Membunuh’ PTS

Dari Indonesia belum merdeka, berbagai unsur Komunitas telah Memperoleh peran Untuk Belajar Ke Indonesia. Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, PhD menyoroti peran Komunitas, NU, Muhammadiyah, dan gereja yang hendaknya tidak diabaikan Untuk membangun Belajar Ke Tanah Air.

“Justru Untuk bidang Belajar tinggi seperti UII sudah ada Sebelumnya Indonesia merdeka,” ungkapnya Melewati keterangan tertulis, dikutip Rabu (8/7/2026).

Ke sisi lain, ia menggarisbawahi ekosistem dan Aturan Belajar tinggi yang Pada ini menurutnya tidak adil dan mulai mengerdilkan serta membunuh PTS. Padahal, menurutnya, PTS dibangun Didalam bawah dan kebanyakan tidak menggunakan Biaya Bangsa.

Pemerintah Tidak Sungguh-sungguh Membantu PTS

Prof Didik menilai penerimaan mahasiswa Terbaru PTN Untuk beberapa tahun terakhir ini sudah membunuh banyak PTS. Ia menyebut berdasarkan data, Untuk 2-3 tahun belakangan, penerimaan PTN berjalan secara membabi buta dan tanpa batas.

“Contohnya seperti UNESA mengeruk mahasiswa 23 ribu per tahun. Universitas Brawijaya Malang mengeruk 21 ribu mahasiswa per tahun, begitu juga relatif sama Didalam PTN lainnya. Jumlah penerimaan mehasiswa Terbaru ini sama Didalam jumlah keseluruhan kampus utama dunia, seperti Universitas Harvard (25 ribu mahasiswa total), begitu juga Universitas Oxford,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah tidak sungguh-sungguh membangun Aturan dan ekosistem yang membantu PTS. Ia menilai Aturan pemerintah cenderung diskriminatif dan ada pembiaran Di ekosistem yang tidak adil secara terus-menerus.

Prof Didik menegaskan tidak ada pelindungan Bangsa yang memadai Di PTS. Di Itu, PTS disebut merasakan situasi tidak adil Lantaran sumber daya Bangsa diraup Dari PTN.

“Perlu diperhatikan dan dicamkan Dari pemangku Aturan bahwa Di 3 tahun ada pertambahan jumlah mahasiswa yang banyak, yakni Merasakan kenaikan signifikan Didalam 2,9 Juta mahasiswa (2022) menjadi 4.5 Juta mahasiswa (2025). Penerimaan mahasiswa Terbaru tanpa batas seperti ini sudah banyak mematikan PTS,” ungkap Lulusan IPB University itu.

Penilaian Perluasan Kampus Ke Kota-kota Besar

Ia menyebut PTN lupa Untuk tampil sebagai universitas Studi Ke kancah Dunia. Terlebih posisi PTN-PTN Indonesia Ke tingkat Organisasiregional berada Ke jajaran Dibelakang, apalagi Ke Asia atau Justru Ke dunia.

Menurutnya, PTN sekarang ini menjalankan peran pengajaran yang tidak jauh berbeda Didalam kursus biasa. Supaya, PTN Ke akhirnya terjebak Untuk pola belajar mengajar ala kursus, minus Mutu Studi, dan absen Didalam jajaran elit kampus regional maupun Dunia.

“Padahal, PTN utama Memperoleh dana Didalam APBN Rp 1-3 triliun Didalam Bangsa dan masih Memutuskan dana Komunitas 2-3 kali lipat jumlah tersebut. Sambil Itu, PTS menjalankan misi pendidikannya hanya Didalam dana Rp 50-80 miliar Didalam jumlah mahasiswa 3 ribu sampai 4 ribu mahasiswa hampir tanpa Biaya Didalam Bangsa,” bebernya.

Prof Didik turut menyorot perluasan kampus Ke kota-kota besar contohnya seperti Jakarta dan Surabaya, yang Justru dilakukan Dari PTN Lokasi. Ia menyebut perluasan kampus tidak berkaitan Didalam misi utama PTN Untuk Perkembangan dan Studi.

Ia mengatakan kampus-kampus tambahan harusnya ditutup Lantaran tidak ada hubungannya Didalam Meningkatkan Mutu maupun ranking PTN.

“Kampus-kampus PTN Ke Jakarta hanya Untuk menambah isi kantong dosen-dosennya dan mengejar setoran tambahan Untuk kampusnya. Ini merupakan penyaluran Untuk pengajarnya yang punya Kearifan Lokal ngamen (bukan Kearifan Lokal Studi),” sebutnya.

Ia menggarisbawahi bahwa Di ini Dari dibentuk, PTS mengandalkan dana Didalam pendiri dan Komunitas saja. Tetapi, inisiatif Komunitas Untuk ikut mencerdaskan bangsa diganjal Didalam praktik persaingan potong leher layaknya persaingan pasar Barang Dagangan Ke alam liberalisme.

Minta Pemerintah Hentikan Aturan Saling jegal

Lulusan Central Luzon State University, Filipina, ini mengatakan sudah ada banyak saran Didalam PTS kepada pemerintah dan Wakil Rakyat. Ke Di itu, menurutnya alokasi Biaya Belajar Didalam Bangsa semestinya lebih Didalam cukup.

“PTN sudah diberi Biaya Dari Bangsa Didalam alokasi Biaya Belajar 20 persen, itu seharusnya lebih Didalam cukup. Tetapi Biaya tersebut dicabik-cabik masuk Ke sektor-sektor lain dan bidang-bidang yang tidak semestinya,” ujarnya.

“Dosa penyimpangan 20 persen Biaya Belajar menurun menjadi dosa PTN, yang Ke gilirannya memberangus PTS. Tidak ada jalan lain Untuk PTN kecuali mengeruk dana Komunitas dan menampung mahasiswa sebanyak-banyaknya, seperti UGM 75 ribu mahasiswa, Unpad 60 ribu mahasiswa,” kata Prof Didik.

Ia meminta pemerintah menyudahi praktik Aturan yang saling menjegal dan saling mematikan antargolongan penyelenggara Belajar, khususnya Di PTN dan PTS.

“Ke Didepan, PTN seharusnya Dibagian Didalam Inisiatif Bangsa dan seperti layaknya kementerian menjalankan programnya Didalam Biaya Bangsa. Seperti kementerian, tidak melakukan Usaha Didalam memobilisasi dana Didalam luar Bangsa,” ujarnya.

“Jika tidak dan tetap memobilisasi dana Komunitas, maka tidak boleh diskriminatif Ke mana sumber daya Bangsa harus dialokasikan secara adil, sama dan setara Di PTN dan PTS Untuk hal Biaya Untuk dosen, gedung dan aset lainnya, laboratorium, gaji karyawan, dana Studi, dana beasiswa dan lainnya,” imbuh Prof Didik.

Menurutnya, Didalam alokasi sumber daya yang tidak adil dan tidak ada aturan yang membatasi PTN, PTN sejatinya Lagi menindas PTS.

“Didalam membiarkan ketidakadilan ini terus terjadi, maka sejatinya Bangsa telah melakukan praktek dan Aturan diskriminasi,” pungkasnya.

(nah/faz)