Soal BOPTN hingga UKT, Majelis Rektor PTN Usul Tenteram Blokir Efisiensi

Jakarta –

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Eduart Wolok Mengungkapkan pihaknya mendukung efisiensi pemerintah. Akan Tetapi, pihaknya perlu tetap mengedepankan layanan tri dharma perguruan tinggi.

Eduart mengatakan pihak PTN Melakukanupaya melakukan penyesuaian Dana Yang Terkait Didalam Didalam efisiensi. Akan Tetapi proses ini menurutnya tidak mudah, khususnya Di Pada semester berjalan.

“Kami itu beroperasi Untuk tahun akademik yang bisa dikatakan Untuk Agustus Di Juli. Tetapi penganggaran itu mengikuti tahun Dana Januari Di Desember. Agar ketika rangkaian semester ganjil genap yang dilaksanakan Untuk Agustus hingga Di Juli, Setelahnya Itu dilakukan penyesuaian Dana Di Di Pada semester berjalan, tentu itu juga merupakan sebuah hal yang tidak mudah,” kata Eduart Pada Diskusi Dengar Pendapat Umum (RDPU) Didalam MRPTNI Di Kompleks Legislatif, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Efisiensi BOPTN dan UKT

Ia menjelaskan, kendati efisiensi Kementerian Belajar Tinggi, Sains, dan Keahlian (Kemendiktisaintek) yang semula mencapai Rp 22,5 triliun turun menjadi Rp 14,3 triliun, angka ini masih kurang. Sebab, sejumlah Dukungan Untuk Dana Kemendiktisaintek Sebelumnya dimaksudkan Sebagai Mengurangi kekurangan yang sudah ada Sebelumnya efisiensi.

“Terus terang Rp 14, 3 triliun pun kurang. Nanti orang bilang, ‘kok perguruan tinggi mengeluhnya kurang terus.’ Lantaran basically Situasi Sebelumnya efisiensi pun sebenarnya kita kurang. Kita kurang. Makanya ada istilah BOPTN (Dukungan Operasional PTN). Makanya ada istilah UKT (Uang Kuliah Tunggal), ada BKT (Biaya Kuliah Tunggal),” ucapnya.

BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang Yang Terkait Didalam langsung Didalam proses pembelajaran mahasiswa Di suatu Inisiatif studi Di PTN. Sedangkan UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa Sebagai digunakan Untuk proses pembelajaran.

“BKT itu kebutuhan ideal. UKT yang dibayarkan mahasiswa. Ada gap Di BKT dan UKT itu yang coba diperkecil–bukan dipenuhi–diperkecil Melewati BOPTN. BOPTN belum memenuhi 100 persen gap itu. Karena Itu ketika dilakukan efisiensi Rp14,3 triliun maka dampaknya tentu, (Didalam) harus diefisiensinya BOPTN, tentu sedikit memperlebar gap tadi,” ucapnya.

Usul Tenteram Blokir Efisiensi

Eduart mengatakan Yang Terkait Didalam efisiensi dan operasional kampus, BOPTN, hingga UKT ini, pihaknya mengusulkan Tenteram blokir efisiensi. Ia mengatakan Mendiktisaintek telah Memperoleh usulan MRPTNI.

“Ada perguruan tinggi akibat efisiensi itu, maka Di bulan ketiga atau bulan keempat itu sudah tidak bisa beroperasi,” ucapnya.

“Lantaran tadi itu. Kita itu berjalan tahun akademik kita, Agustus Di Juli. Itu yang berbeda Didalam tahun Dana,(Januari Di Desember) dan ini yang mesti menjadi perhatian kita,” sambung Eduart.

Berkaitan Didalam UKT Mahasiswa

Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) ini Mengungkapkan MRPTNI mendukung efisiensi Di BOPTN dan komponen lainnya Pada masih Untuk proporsi rasional agar PTN dapat menjalankan tri dharma perguruan tinggi Didalam baik.

“Kami berharap betul Yang Terkait Didalam misalnya BOPTN itu Mungkin Saja tidak Di angka 50 persen. Setelahnya Itu juga PNBP (penerimaan Bangsa bukan Ppn) itu yang diefisienkan juga harus diturunkan, Justru kalau PNBP itu sebenarnya idealnya nol, Lantaran ini kan termasuk Di dalamnya dana UKT mahasiswa yang harus kita kembalikan Untuk bentuk layanan Di mahasiswa,” ucapnya.

“Adapun BOPTN tadi Sebagai menutup gap (UKT) Didalam BKT tadi,” sambungnya.

Eduart Mengungkapkan pihaknya juga sudah melakukan optimalisasi, termasuk Yang Terkait Didalam perkuliahan secara daring maupun luring.

“Walaupun tidak semua prodi bisa kita lakukan seperti itu. Tetapi itu salah satu bentuk optimalisasi kita Sebagai men-support Yang Terkait Didalam Didalam efisiensi,” ucapnya.

Ketua Komisi X Lembaga Legis Latif Hetifah Sjaifudian Mengungkapkan Komisi X mendukung usulan Majelis Rektor PTN Indonesia soal perlunya Tenteram blokir efisiensi Di Inisiatif/kegiatan prioritas utama, terutama Di Dana operasional penyelenggaran tri dharma perguruan tinggi, yaitu BOPTN, Belanja Operasional, Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Surat Berharga Syariah Bangsa (SBSN), Nilai Mata Uang Nasional Murni Pendamping (RMP), Belanja 002 (belanja Produk Internasional operasional), dan PNBP/BLU.

“Termasuk pendanaan SBSN dan beban efisiensi 60 persen Di politeknik negeri, Didalam tetap memperhatikan prinsip efisiensi sesuai Didalam Inpres No 1 Tahun 2025, terutama Di pasal 4, mengoptimalkan efisiensi Dana sesuai Didalam Aturan pemerintah, dan memastikan penyelenggaraan Belajar tinggi yang tetap memenuhi standar Mutu,” ucapnya.

(twu/nwk)