Mahasiswa Ditahan Usai Unjuk Rasa Hingga Yogya, Wakil Rakyat Minta Polisi Transparan

Bentrokan Antara aparat kepolisian dan massa Unjuk Rasa Unjuk Rasa Hingga Yogyakarta menjadi sorotan Wakil Rakyat RI. Wakil Ketua Komisi X Wakil Rakyat RI MY Esti Wijayati menegaskan penolakannya Di bentuk Tindak Kekerasan tersebut.

Esti menegaskan, penanganan Unjuk Rasa harus mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Menurutnya, segala bentuk Tindak Kekerasan tidak dibenarkan ada Hingga lingkungan kampus.

“Kita menolak keras segala bentuk Tindak Kekerasan, termasuk Untuk penanganan Unjuk Rasa Unjuk Rasa. Aparat Keselamatan seharusnya mengutamakan langkah-langkah humanis dan persuasif,” kata Esti Untuk keterangannya Jumat (13/11/2026).

Untuk peristiwa tersebut, polisi menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air menggunakan Kendaraan Pribadi water cannon. Sambil Itu, massa Unjuk Rasa dilaporkan melempari petugas Didalam batu dan kembang api.

Kericuhan juga terjadi Hingga sejumlah titik, salah satunya Hingga Di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Situasi tersebut memunculkan perhatian Di keselamatan mahasiswa dan sivitas akademika yang berada Hingga lingkungan kampus.

Penanganan Unjuk Rasa Harus Perhatikan Hakasasi Manusia

Esti menilai, penanganan Unjuk Rasa harus tetap menghormati hukum dan Ham (Hakasasi Manusia). Ia juga meminta aparat membedakan peserta Unjuk Rasa yang menyampaikan pendapat secara damai Didalam pihak-pihak yang melakukan tindakan anarkis.

“Penanganan Unjuk Rasa harus mengutamakan pendekatan kemanusiaan, bukan bentuk represif. Dan harus ada penghormatan Di hukum dan Hakasasi Manusia Untuk menyikapi dinamika penyampaian aspirasi Hingga Yogyakarta,” ujarnya.

Wakil Rakyat Soroti Penangkapan Mahasiswa-Tindak Kekerasan

Esti turut menyoroti penangkapan sejumlah orang Sesudah kericuhan Unjuk Rasa Hingga Yogyakarta. Sebanyak 157 orang termasuk 8 mahasiswa UGM sempat ditahan Lantaran diduga terlibat Untuk Unjuk Rasa ricuh dan perusakan fasilitas umum.

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Lalu Mengungkapkan telah memulangkan 154 orang, termasuk 22 anak Hingga bawah umur. Sambil Itu, tiga orang lainnya masih ditahan.

Yang Berhubungan Didalam hal tersebut, Esti meminta kepolisian melakukan penegakan hukum secara transparan dan profesional. Ia juga menekankan pentingnya pendampingan hukum Untuk orang-orang yang masih ditahan.

“Pendampingan hukum tetap harus diberikan Untuk mereka yang masih ditahan. Penegak hukum juga perlu membuka akses Untuk perguruan tinggi yang mahasiswanya ditahan itu,” jelasnya.

Hingga Di Itu, Esti meminta kepolisian Mengusut dugaan keterlibatan kelompok massa tidak dikenal yang diduga memicu kericuhan Sesudah Unjuk Rasa berlangsung damai Sebelum pagi hingga sore hari.

Ia juga menyoroti laporan Lembaga Dukungan Hukum (LBH) Yogyakarta mengenai dugaan penangkapan secara acak dan sporadis serta Tindak Kekerasan Didalam aparat Pada penanganan kericuhan. Menurut data lembaga tersebut, puluhan warga dan peserta Unjuk Rasa ditangkap dan Merasakan luka-luka hingga membutuhkan pertolongan medis Hingga Puskesmas.

Esti meminta laporan tersebut diperiksa Didalam mencocokkan keterangan mahasiswa, saksi, serta rekaman kejadian. Ia menegaskan aparat harus membedakan pelaku Tindak Kekerasan Didalam peserta Unjuk Rasa.

Wakil Rakyat Dukung UGM Bentuk Regu Pencari Fakta

Sebelumnya, UGM mengecam pengerahan aparat Untuk jumlah besar Hingga titik masuk strategis kampus Lantaran dinilai Berpotensi Sebagai menjadi bentuk intimidasi. Sambil Itu, pihak kepolisian Mengungkapkan gas air mata ditembakkan Hingga arah timur Bundaran UGM, bukan Hingga Untuk kampus, Lantaran petugas terdesak Didalam massa yang melakukan perusakan.

Esti meminta perbedaan keterangan mengenai lokasi penembakan gas air mata tersebut diverifikasi bersama pihak universitas.

“Perbedaan keterangan mengenai lokasi tindakan perlu diselesaikan Lewat verifikasi bersama universitas. Penjelasan harus mencakup alasan pengerahan, kebutuhan pengamanan, dan dampaknya Di keselamatan sivitas,” tuturnya.

Ia juga mendukung langkah UGM Sebagai membuka Regu Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen. Regu tersebut diharapkan dapat menelusuri kemungkinan adanya Kegagalan prosedur Untuk penanganan dan pegamanan Unjuk Rasa.

Hingga sisi lain, Esti Mendorong Kementerian Pembelajaran Tinggi, Sains, dan Keahlian (Kemendiktisaintek) memfasilitasi Dukungan antarkampus Untuk mahasiswa yang membutuhkan Dukungan hukum, Perawatan Medis medis, maupun Terapi psikologis.

“Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga Negeri yang harus dihormati dan dilindungi. Mahasiswa perlu merasa aman Sebagai berpikir kritis dan menyampaikan pendapat,” pungkasnya.

(cyu/twu)