Miris! Dosen Non-ASN PTN Bergaji Ke Bawah UMK, Nyambi Jualan Kue-Ngojol

Sudah Sampaikan Surat Ke UPNVJ, Tapi..

Ia menegaskan benang merah kekacauan tersebut bermuara Ke pengabaian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya Bab 2 Pasal 3. Sebagai informasi, berikut isi pasal tersebut:

(1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional Ke jenjang Pembelajaran tinggi yang diangkat sesuai Di peraturan perundang-undangan.

(2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud Ke ayat (1) dibuktikan Di sertifikat pendidik.

Dinda menyampaikan ia dan rekan-rekan telah melayangkan surat dan memperingatkan Yang Terkait Di pasal Ke atas kepada pimpinan instansinya. Akan Tetapi, Di surat yang pihaknya terima, surat tersebut tidak berbicara soal perlindungan, hal, keadilan upah, ataupun kelangsungan masa Di kerja sama sekali.

“Isinya justru dirancang layaknya rekrutmen Mutakhir yang Ke mana masa kerja kami bertahun-tahun dihanguskan, jaminan masa Di kami ditiadakan, dan marwah kami sebagai dosen tetap didegradasi. Lebih mengerikan lagi, surat penyertaan tersebut disertai Di ancaman-ancaman yang intimidatif,” ungkapnya.

“Pimpinan menegaskan bahwa jika kami tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut, kami Akansegera langsung diperhitungkan dan diturunkan statusnya menjadi dosen tetap atau honorer yang upah bulanannya hanya Akansegera dibayarkan secara eceran berdasarkan jumlah jam mengajar atau SKS,” sebut Dinda.

Dosen Nyambi Jualan Kue hingga Ngojol

Akibat Kekejaman Perbankan yang dialami, Dinda terpaksa menyisihkan waktunya Sebagai berjualan kue. Ia juga mengatakan ada banyak teman dosen lain yang sampai harus Memikat ojek online.

“Saya sendiri pun juga terpaksa harus menyisihkan waktu produktif saya Sebagai berjualan kue. Dan banyak teman-teman saya Ke dosen-dosen lainnya Pada berbulan-bulan tidak dibayarkan gajinya dan sampai harus Memikat ojek online,” ucapnya.

“Bagaimana Mungkin Saja mutasi ilmu pengetahuan tingkat tinggi bisa berjalan Di jernih jika fokus pikiran mengajar terbagi Di borang administrasi yang politis dan Keinginan perut yang Kelaparan Global Global,” imbuh Dinda.

Kesaksian Dosen Unair: S3 Gaji Rp 3 Jutaan

Saksi lain Sebagai Permohonan yang sama adalah Cenuk Widiyastrisna Sayekti. Cenuk berkarier sebagai dosen Ke Universitas Lancang Kuning Ke 2010 Di gaji Rp 1,2 juta per bulan. Seiring perjalanan, ia meraih gelar doktor Di Macquarie University Ke 2016.

Memasuki 2020, Cenuk Memperoleh sertifikasi dosen dan mulai menjadi dosen Ke Universitas Airlangga Ke 2022.

“Ketika mulai bekerja Ke Universitas Erlangga, gaji pokok yang saya terima adalah Disekitar Rp 2.600.000 per bulan. Artinya Setelahnya belasan tahun berkarir sebagai dosen menempuh Pembelajaran doktor dan Memperoleh serdos, sertifikasi pendidik, penghasilan dasar saya sebagai dosen tetap masih berada Ke tingkat yang sangat terbatas,” ungkapnya.

“3 bulan terakhir, gaji pokok yang saya terima Ke bulan ketiga ini yang terakhir adalah Rp 3 juta 300 (ribu). Rp 3 juta 300 (ribu) itu terdiri atas Rp 2 juta 600 (ribu) gaji pokok ditambah tunjangan profesi lektor, uang makan, maupun uang beras,” imbuh Cenuk.

Ia menegaskan, persoalan utamanya tidak hanya nominal upah yang kecil, tetapi juga Lantaran Keadaan dosen tidak bertumpu Ke gaji pokok yang cukup kuat. Ia menyebut penghidupannya sebagai dosen bergantung Ke komponen tambahan Ke luar gaji pokok. Artinya ketika salah satu komponen penghasilan itu terganggu, dampaknya langsung terasa.

Penghasilan Dosen Rentan

Cenuk mengatakan kerentanan Perbankan dosen menjadi Lebih nyata Lantaran laporan Beban Kerja Dosen (BKD) sebagai syarat pencairan serdos, sangat bergantung Ke status memenuhi atau tidak memenuhi BKD. Ia menceritakan Ke semester ini BKD miliknya dinyatakan tidak memenuhi, Agar semester berikutnya ia tidak Akansegera memperoleh tunjangan serdos. Akan Tetapi, Sebelumnya status tidak memenuhi itu muncul, ada beberapa peristiwa yang amat memengaruhi pengakuan terhadapnya.

“Pertama, saya tidak diberikan surat tugas Dari pimpinan Ke unit Ke mana saya ditempatkan Sebagai kegiatan pengabdian Komunitas yang saya lakukan Di alasan bahwa status kepegawaian saya tidak jelas. Dampaknya kegiatan pengabdian tersebut tidak diakui. Kedua, Studi yang saya Studi saya yang telah dinyatakan lolos seleksi juga tidak dicairkan dananya Di alasan bahwa kegiatan itu Disorot ilegal. Padahal Studi tersebut dilakukan Lewat skema resmi yang diakui Ke Di sistem internal Universitas Arlangga. Lagi-lagi alasannya yang dikemukakan berkaitan Di status kepegawaian saya,” beber Cenuk.

“Padahal status saya jelas. Saya adalah dosen tetap non ASN Ke Unair Di hak dan kewajiban yang melekat Ke status tersebut. Lantaran itu ketika kegiatan pengabdian tidak diakui, kegiatan penirian terhenti Lantaran dana Studi saya tidak dicairkan Di alasan status saya diragukan, saya Merasakan sendiri. Bagaimana pekerjaan akademik yang nyata dapat kehilangan pengakuan?” lanjutnya.

Ia menyebut, puncaknya adalah ketika beban kinerja dosennya dinyatakan tidak memenuhi status, maka berdampak langsung Ke pencairan tunjangan profesi dosen yaitu sebesar satu kali gaji pokok.

“Dari Sebab Itu bukan hanya penilaian yang dipertaruhkan, bukan hanya penilaian atas kerja saya tetapi juga penghasilan yang saya gunakan Sebagai memenuhi kebutuhan hidup,” tegasnya.

Ia sampai Ke kesimpulan, dosen membutuhkan jaminan gaji pokok yang layak sebagai dasar kesejahteraannya. Pada penghidupan dosen terlalu bergantung Ke komponen penghasilan Ke luar gaji pokok, maka dosen Akansegera terus hidup Di kerentanan.

Tanggapan UPN Veteran Jakarta

UPN Veteran Jakarta mengatakan pihaknya Akansegera memberi penjelasan komprehensif, faktual, dan terbuka Yang Terkait Di Skor-Skor yang dikemukakan dosen Dinda Di sidang MK.

“Penjelasan tersebut disiapkan sebagai bentuk tanggung jawab institusi publik Di menjaga keterbukaan informasi, sekaligus memastikan Permasalahan mengenai status, tata kelola, dan Keadaan dosen dapat dipahami secara utuh Dari publik,” ungkap kampus, dikutip Di keterangan Di laman resmi.

Rektor UPNVJ, Prof Dr Anter Venus mengatakan kampus menghormati proses sidang yang Ditengah berlangsung. Ia menyebut setiap aspirasi sivitas akademika perlu diposisikan Di kerangka keterbukaan informasi, proses konstitusional, dan evaluasi kelembagaan konstruktif.

“Sebagai institusi publik, UPNVJ berkewajiban Sebagai Menyediakan penjelasan yang tuntas, faktual, dan terbuka. Kami ingin publik dan seluruh sivitas akademika Memperoleh gambaran yang jernih, utuh, dan apa adanya, Agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi atau kesalahpahaman Ke ruang publik,” ungkapnya pasca Pembekalan Bimbingan Konseling batch 2 tingkat universitas Ke Jakarta (2/7/2026).

Ia mengatakan Regu internal kampus dan pimpinan Fakultas Hukum UPNVJ tempat dosen Dinda mengajar, telah menelaah kesaksian Di sidang MK. Pihaknya mengidentifikasi 7 Skor utama yang perlu dijelaskan secara proposional.

Skor-Skor tersebut Ke antaranya Yang Terkait Di aspek status kepegawaian, tata kelola dan Pembuatan karier serta Preliminary dosen, Keadaan, dan mekanisme Keputusan Ke PTN BLU.

UPNVJ menyebut Ditengah melakukan konsolidasi seluruh data, rekam jejak kepegawaian, dokumen administratif, dan bukti pendukung lain yang relevan. Bukti-bukti ini Akansegera digunakan sebagai dasar klarifikasi resmi Di UPNVJ.

“Prinsip kami adalah Good University Governance. Segala langkah dan Keputusan UPNVJ senantiasa berpijak Ke regulasi pemerintah, dapat dibuktikan Di data, Memperoleh justifikasi yang kuat, serta dilandasi niat baik Sebagai kemajuan bersama. Setelahnya konsolidasi data selesai, kami Akansegera menyampaikan penjelasan kepada publik,” kata Rektor UPNVJ.

Kampus menekankan langkah ini tidak dimaksudkan Sebagai berpolemik, tetapi Menyediakan informasi berimbang Yang Terkait Di konteks kelembagaan, regulasi kepegawaian, dan batas kewenangan universitas yang berstatus PTN BLU. UPNVJ mengatakan Permasalahan tata kelola SDM Dari Sebab Itu perhatian serius Di agenda transformasi kelembagaan.

UPNVJ mengatakan pembenahan dilakukan Lewat penguatan sistem administrasi, peningkatan layanan kepegawaian, dan koordinasi berkelanjutan Di kementerian dan pemangku kepentingan Yang Terkait Di sesuai undang-undang.

“UPNVJ berkomitmen menjaga lingkungan akademik yang sehat, ilmiah, produktif, terbuka, dan berkeadilan. Setiap aspirasi Akansegera kami tempatkan sebagai bahan masukan Sebagai pembenahan, Di tetap berpegang Ke regulasi, data, dan prinsip tata kelola universitas yang baik,” ungkap Prof Venus.