Muncul Usulan Aturantertulis MBG Usai Maraknya Keracunan Massal, Pakar Bilang Begini

Jakarta –

Peristiwa Pidana keracunan massal Hingga sekolah Ke Inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bermunculan. Melihat Kepuasan ini, Ketua Komisi IX Lembaga Legis Latif RI, Felly Estelita Runtuwene, mengusulkan pembentukan Undang-Undang (Aturantertulis) MBG agar Inisiatif ini berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan.

Merespons usulan tersebut, Pakar Hukum Tata Bangsa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. King Faisal Sulaiman, S,H, LLM, menilai pembentukan Aturantertulis MBG bisa menjadi langkah strategis. Menurutnya, dasar hukum Berencana Memberi legitimasi lebih kuat sekaligus menjawab berbagai persoalan tata kelola yang dinilai masih lemah.

“Sangat penting jika diatur Melewati undang-undang agar keberlanjutannya terjamin. Kalau hanya berbasis Perpres, jelas terlalu lemah. Aturantertulis Berencana Memberi kepastian hukum, baik Didalam sisi kewenangan maupun pembiayaan,” ujar King Untuk laman UMY dikutip Kamis (2/10/2025).

Tegaskan Peran Pemerintah Pusat dan Lokasi

Didalam Detail, kehadiran Aturantertulis MBG dapat menegaskan pembagian peran Di pemerintah pusat dan Lokasi. Menurut King, Di ini banyak aturan yang kabur, terutama Yang Berhubungan Didalam mekanisme pendanaan dan tanggung jawab Lokasi. Dampaknya, pemerintah Lokasi hanya dimintai pertanggungjawaban Di terjadi masalah.

“Misalnya soal alokasi Dana, jangan hanya dibebankan Ke APBN. Perlu ada porsi Didalam APBD agar pembagian tanggung jawab lebih proporsional,” jelasnya.

King menegaskan, Peristiwa Pidana keracunan Minuman belakangan ini menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh. Tanpa dasar hukum yang kuat, sistem pengawasan Berencana sulit ditegakkan.

Aspek Substansial Untuk Aturantertulis MBG

King menambahkan, aspek substansial juga harus diperhatikan agar Aturantertulis MBG tidak sekadar normatif. Beberapa Nilai penting yang harus masuk termasuk tata kelola, mekanisme pengawasan, alokasi Dana, hingga keterlibatan Komunitas.

“Undang-undang ini jangan hanya normatif. Harus jelas soal tata kelola, siapa mengawasi siapa, bagaimana mekanisme anggarannya, dan bagaimana Komunitas bisa ikut serta,” ungkapnya.

Menurutnya, partisipasi Komunitas sangat penting Untuk MBG. Selain memperkuat pengawasan, Inisiatif ini juga dapat membuka lapangan kerja Mutakhir.

“Dari Sebab Itu dampaknya bukan hanya Ke gizi, tapi juga ekonomi,” ujarnya.

Samping Itu, Aturantertulis MBG menurutnya juga perlu mengatur Hukuman Politik hukum Sebagai mencegah penyalahgunaan. Potensi penyimpangan Hingga lapangan, mulai Didalam Kesepakatan hingga standar penyediaan Minuman, harus dapat diproses secara hukum.

“Kalau hanya Perpres, tidak ada ruang mengatur Hukuman Politik pidana, Justru Hukuman Politik administrasi pun lemah. Sebab itu, pengaturan Hukuman Politik administratif maupun pidana sebaiknya dimasukkan Untuk Aturantertulis,” tegasnya.

(nir/twu)