Waduh Akademisi Asal AS Diminta Menghadap Polisi Thailand, Ada Apa?

Polisi Thailand memanggil seorang akademisi terkemuka asal Amerika Serikat Di Jumat (4/4/2025) atas dakwaan penghinaan Di monarki. Hal ini menuai sorotan lantaran hukuman dijatuhkan kepada warga Negeri Foreign.

Militer mengajukan pengaduan Di Paul Chambers, seorang dosen Ke UniversitasNaresuan Ke Thailand utara dan otoritas yang dihormati Untuk politik kerajaan, atas komentar yang dibuatnya Untuk sebuah diskusi daring.

Dosen AS Dikatakan Menghina Monarki Thailand

Dilansir AFP, Chambers Untuk catatan kepolisian dituduh “menghina atau Menunjukkan kebencian Di raja, ratu, pewaris takhta, atau bupati,” serta “menyebarkan data Pc palsu yang dapat mengancam Perlindungan nasional.”

Chambers mengatakan kepada AFP bahwa tuduhan tersebut bermula Untuk pernyataannya Untuk webinar yang diadakan tahun lalu. Di sesi tanya jawab, ia Menyoroti hubungan Antara militer Thailand dan monarki.

“Saya yakin saya orang non-Thailand pertama Untuk beberapa tahun terakhir yang Berusaha Mengatasi tuduhan ini,” katanya Untuk CBS News, dikutip Sabtu (5/4/2025).

Sunai Phasuk Untuk Human Rights Watch mengatakan kepada AFP bahwa polisi Ke Provinsi Phitsanulok, Thailand setuju Sebagai tidak segera menahan Chambers. Akan Tetapi, Chambers dipanggil Sebagai secara resmi mengakui tuduhan tersebut Ke kantor polisi Di Selasa mendatang. Kepolisian Phitsanulok tidak Menyediakan Tanggapan tentang Peristiwa Pidana tersebut Pada dihubungi Bersama AFP.

Hukum Thailand Dilindungi

Raja Maha Vajiralongkorn dan keluarga dekatnya dilindungi Untuk Penilaian Bersama hukum penghinaan Di raja Thailand. Pelaku Kartu Peringatan apapun yang diatur Untuk hukum ini dapat dijatuhi hukuman hingga 15 tahun penjara.

Dakwaan berdasarkan hukum tersebut telah Meresahkan secara dramatis Untuk beberapa tahun terakhir. Para kritikus mengatakan hukum tersebut disalahgunakan Sebagai membungkam perdebatan yang sah.
Undang-undang pencemaran nama baik kerajaan, yang dikenal sebagai 112 Untuk pasal yang relevan Untuk KUHP Thailand, telah banyak Dilindungi Bersama kelompok-kelompok Ham Sebab interpretasinya yang luas dan hukuman yang berat.

Kurungan Penjara Puluhan Tahun

Sejumlah pengawas internasional Mengungkapkan keprihatinan atas meningkatnya penggunaan Undang-Undang ini Di akademisi, aktivis, dan Justru mahasiswa. Dakwaan berdasarkan pasal 112 Meresahkan tajam Setelahnya Keluhan Masyarakat yang dipimpin pemuda Di 2020. Keluhan Masyarakat ini menyerukan reformasi Di peran monarki Untuk kehidupan publik.

Seorang pria Ke Thailand utara dijatuhi hukuman penjara setidaknya Pada 50 tahun Sebab penghinaan Di raja tahun lalu. Seorang perempuan lainnya dikenakan hukuman penjara Pada 43 tahun Di 2021.

(nir/twu)