Wacana Kuliah Gratis Di PTS, Gubes UGM Nilai Tak Adil Jika Hanya PTN

Jakarta –

Muncul wacana Sebagai menggratiskan kuliah Di perguruan tinggi swasta (PTS) Setelahnya pemerintah mengungkapkan Ide Sebagai menggratiskan kuliah Di perguruan tinggi negeri (PTN).

Hal tersebut salah satunya didukung Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Usaha Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Prof Dr R Agus Sartono, MBA, khususnya Bagi mahasiswa Bersama latar ekonomi tidak mampu.

Ia menilai, aspek keadilan perlu diperhatikan Untuk Ide penerapan kuliah gratis. Untuk Kontek Sini, Ide Langkah kuliah gratis menurut Agus sebaiknya tidak hanya menyasar mahasiswa PTN, tetapi juga mahasiswa Untuk keluarga tidak mampu yang kuliah Di PTS.

“Sumber utama pembiayaan pembangunan nasional adalah ‘pendapatan Iuran Wajib’ dan ‘utang/pinjaman’. Iuran Wajib dikenakan kepada seluruh wajib Iuran Wajib tidak peduli negeri atau swasta; baik yang Melakukanlangkah-Langkah skala kecil maupun skala besar. Akan Tetapi mengapa Lalu hanya mahasiswa PTN saja yang Berencana Memperoleh ‘Bantuan Pemerintah’ kuliah berapapun dan apapun komponennya?,” ucapnya, dikutip Untuk laman FEB UGM, Senin (28/9/2026).

Mitigasi Perluasan Gap Kaya-Miskin

Mantan Deputi Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Bidang Koordinasi Belajar dan Agama ini menjelaskan, keluarga berlatar ekonomi tidak mampu atau miskin bisa Dari Sebab Itu tidak dapat membekali anaknya Bersama tambahan Belajar. Kebugaran ini dapat sang anak tidak lolos masuk PTN.

Sebab, Potensi yang terbuka justru masuk Hingga PTS yang berbiaya Belajar lebih mahal. Lantaran itu, jika PTS tidak digratiskan Bagi mereka, Agus menilai Keputusan PTN gratis justru Berpeluang memperbesar kesenjangan Di keluarga kaya dan keluarga miskin.

“Di sinilah persoalan disparity and inequality mengemuka dan sebaiknya Keputusan Terbaru bukan justru memperlebar disparitas,” ucapnya.

Ia menekankan, Keputusan Dukungan Belajar perlu Mengkaji hak warga Negeri Sebagai memperoleh Belajar sekaligus Kebugaran ekonomi Komunitas yang menjadi sasaran Langkah agar tidak memperlebar ketimpangan aksss Belajar. Hal ini menurutnya sesuai Bersama Pasal 31 UUD NRI 1945 bahwa setiap warga Negeri berhak Memperoleh Belajar.

Biaya Hidup Bagi yang Membutuhkan

Agus mengusulkan agar pemerintah Membuat KIP Kuliah yang telah berjalan menjadi model Langkah Kuliah Gratis. Usulan ini merespons potensi keluarga tidak mampu Untuk membiayai hidup anak Di kuliah.

“Boleh Dari Sebab Itu keluarga tidak mampu masih kesulitan jika harus mengirim anak-anaknya Hingga luar pulau jika hanya dibebaskan Untuk UKT (uang kuliah tunggal) saja,” ucap Agus.

Untuk model kuliah gratis, Agus mencontohkan, pemerintah dapat menyesuaikan besaran Dukungan dan luas sasaran penerima Di penyempurnaan model kuliah gratis.

Misalnya, mahasiswa Untuk keluarga tidak mampu, khususnya kelompok desil 1-3 dibebaskan Untuk UKT Di kampus manapun ia kuliah, serta diberi biaya hidup per bulan.

Agus mengatakan, model tersebut juga mirip Bersama beasiswa LPDP yang meliputi biaya Belajar, biaya hidup, dan tunjangan tanpa pandang jenis institusi pendidikannya.

Prioritas Desil 1-3

Prioritas mahasiswa desil 1-3 tersebut menurut Agus juga menimbang keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah. Basis data sosial ekonomi ini menurutnya bisa digunakan pemerintah Sebagai Menyediakan Bantuan Pemerintah yang menyasar mahasiswa Untuk keluarga tidak mampu, alih-alih menggunakan status PTN atau PTS sebagai dasar.

“Agar tidak menimbulkan moral hazard Bagi PTS, boleh saja pemerintah membuat klasifikasi dan batasan pembiayaan. Bersama pendekatan ini maka Pemerintah menjadi lebih fokus. Tidak mensubsidi ‘jasa Belajar’ tetapi mensubsidi dan memberi afirmasi kepada anak-anak Untuk keluarga tidak mampu,” ucapnya.

Pelibatan PTS Untuk penerapan kuliah gratis menurut Agus juga dapat mendorongnya berkembang, sambil memperluas akses Belajar tinggi Bagi Komunitas Di sekitarnya. Ia mengingatkan, PTS Di ini turut berperan Untuk membangun Mutu SDM.

“Idealnya memang pemerintah mendekatkan layanan Belajar kepada Komunitas. Bangun institute Terbaru sekelas ITB dan ITS misalnya Di Indonesia Timur. Agar anak-anak lulusan Untuk Sekolah Rakyat juga Menyambut akses Belajar lebih baik kelak,” ucapnya.

Sumber Biaya

Menyoal keterbatasan fiskal pemerintah Sebagai mendanai kuliah gratis, Agus menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi dan rasionalisasi Pada Langkah Belajar Pada ini, termasuk Langkah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai, salah satu opsinya yaitu Memangkas jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mengarahkan pemberian MBG agar lebih tepat sasaran kepada anak Untuk keluarga desil 1-3. Penerima divalidasi Melewati integrasi MBG Bersama Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bersama menggunakan basis data terbaru BPS dan Kemensos.

Menurut Agus, Bersama langkah tersebut, disertai efisiensi Biaya, menutup kebocoran Biaya, dan memberantas Penyalahgunaan Jabatan, dana hasil rasionalisasi dapat dialihkan Sebagai mendukung Langkah kuliah gratis tanpa menambah utang pemerintah.

(twu/nah)