Tukin Dosen Rp2,5 T Untuk 33.957 Dosen Disepakati

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Lalu Hadrian Irfani mengatakan Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembayaran tukin dosen Rp 2,5 triliun Untuk 33.957 dosen.

Kabar ini disampaikan Lalu Ari usai Diskusi kerja Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Bersama Kemendiktisaintek Di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

“Tadi sudah disepakati dan alhamdulillah Tukin itu tahun 2025 Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembayaran tukin sebesar Rp2,5 triliun ya, Rp2,5 triliun,” ucapnya.

“Yang jelas ini angin segar Untuk para pejuang Tukin kita, bahwa Kementerian Keuangan, Pemerintahan Pak Prabowo Sudianto sudah menganggarkan tukin tahun 2024 terbayarkan Rp2,5 triliun, sebanyak 33.957 dosen kita yang Berencana dibayarkan tukin,” kata Lalu Ari.

Pencairan Tukin Dosen Tunggu Perpres

Lalu Ari mengatakan pencairan tukin dosen Kemendiktisaintek tersebut menunggu terbit Peraturan Kepala Negara (Perpres) dan peraturan turunan berupa Permendiktisaintek.

“Nah nanti proses pencairannya ini yang Lagi disusun Bersama Kementerian Diktisaintek , Untuk waktu Didekat Perpres sudah didraft. Nanti Sesudah keluar Perpres, maka nanti Berencana dibuat turunannya yaitu Permendiktisaintek Untuk membayar tukin. Ya, skemanya ya tentu kita tunggu Permen (peraturan Pembantu Presiden Pembantu Presiden),” katanya.

Sambil Itu, Sekjen Kemendiktisaintek Togar Mangihut Simatupang mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan Rancangan Perpres (R-Perpres) yang dibutuhkan Untuk pencairan tukin dosen.

“Nah, sampai Pada ini kami telah menyelesaikan R-Perpres-nya yang dibutuhkan. Dan itu membutuhkan, Pada ini kan diajukan lagi Hingga Setneg, Setneg Hingga Kepala Negara. Nah, itu kita belum tahu kapan itu,” kata Togar usai raker.

“Nah, itu pun selesai, masih ada lagi proses yang kita sebut namanya Permen. Masih ada lagi pedoman. Nanti Mutakhir diplementasikan. Karena Itu, nggak bisa juga serta-merta seperti instan gitu ya, segera. Harap bersabarlah, ini satu perjuangan kita. Lantaran terus terang, begitu kami nyampe Di sini, tahun 2024 Oktober ya, itu kan langsung kita periksa Biaya. Di 2025 nggak ada. Nah, ini perjuangan saya, perjuangan kementerian yang saya masuki Pada ini,” ucapnya.

(twu/twu)