Trump Kembali Ancam Cabut Status Bebas Pajak Lainnya Harvard, Kampus Sebut Ilegal

Perseteruan Ri Amerika Serikat Donald Trump Didalam Harvard University tak kunjung mereda. Ke Jumat (2/5/2025), Trump Mengungkapkan Akansegera mencabut status bebas Pajak Lainnya Harvard.

Ri Trump mengulangi ancamannya Ke salah satu kampus terkemuka AS itu yang ia buat April lalu.

“Kami Akansegera mencabut Status Bebas Pajak Lainnya Harvard. Itulah yang pantas mereka dapatkan!” tulis Trump Di unggahannya Hingga platform Truth Social Ke Jumat (2/5/2025), seperti yang diberitakan CNN, Sabtu (3/5/2025).

Hanya saja belum jelas apakah Internal Revenue Service (IRS) telah Membahas tindakan Sebagai mencabut status bebas Pajak Lainnya Harvard. IRS adalah lembaga federal pemerintah AS yang bertanggung jawab Sebagai memungut Pajak Lainnya.

Berdasarkan hukum federal, Ri AS tidak dapat secara sepihak mengakhiri status bebas Pajak Lainnya dan dilarang “secara langsung atau tidak langsung” meminta IRS Sebagai memulai penyelidikan Pajak Lainnya.

CNN yang mengutip The Wall Street Journal juga menyebut, Ri Harvard University Alan Garber membalas ancaman Ri Trump tersebut.

Garber mengatakan tindakan yang ditunjukkan Ri Trump Akansegera “sangat melanggar hukum”. Samping Itu, Aturan tersebut Akansegera berdampak buruk Untuk ekosistem Belajar Hingga Harvard.

“Hal itu Akansegera sangat ilegal kecuali ada beberapa alasan yang belum kami ketahui yang dapat membenarkan tindakan dramatis ini,” ujar Garber.

Ia melanjutkan, “Pesan yang disampaikan kepada komunitas Belajar Akansegera menjadi pesan yang sangat mengerikan, yang Menunjukkan bahwa perbedaan pendapat politik dapat digunakan sebagai dasar Sebagai menimbulkan apa yang Mungkin Saja menjadi ancaman eksistensial Untuk banyak lembaga Belajar.”

Secara terpisah, juru bicara Harvard University Jason Newton menambahkan Aturan pemerintah AS membebaskan universitas Didalam Pajak Lainnya Sebagai mendukung misi Belajar telah berlangsung lama.

Pembebasan Pajak Lainnya berarti lebih banyak dana dapat digunakan Sebagai beasiswa Untuk mahasiswa, Eksperimen medis yang menyelamatkan dan Meningkatkan Standar hidup, serta kemajuan Ilmu Pengetahuan yang Merangsang Perkembangan ekonomi.

“Tidak ada dasar hukum Sebagai mencabut status bebas Pajak Lainnya Harvard,” ujar Newton Ke CNN.

Menurut Newton, pencabutan status bebas Pajak Lainnya Ke merupakan tindakan yang belum pernah terjadi Sebelumnya Itu. Aturan tersebut Akansegera membahayakan kemampuan kampus Sebagai melaksanakan misi Belajar.

Hal ini Akansegera mengakibatkan berkurangnya Pemberian keuangan Untuk mahasiswa, pengabaian Inisiatif Eksperimen medis yang penting, dan hilangnya Potensi Sebagai Berkreasi. Penggunaan instrumen ini secara tidak sah secara lebih luas Akansegera Memiliki konsekuensi yang serius Untuk masa Didepan Belajar tinggi Hingga Amerika.

Status bebas Pajak Lainnya membuat Harvard tidak perlu membayar sebagian besar Pajak Lainnya. Samping Itu, para donatur dapat menghapus sumbangan Sebagai kampus tersebut Ke laporan Pajak Lainnya mereka.

Kehilangan status tersebut tidak hanya Akansegera memaksa Harvard Sebagai mulai membayar Pajak Lainnya kepada pemerintah federal atas pendapatannya, tetapi juga dapat menyebabkan berkurangnya sumbangan.

Kegiatan filantropi menyumbang Di 45 persen Didalam pendapatan operasional tahunan Harvard. Sebagian besar Didalam jumlah tersebut berasal Didalam pembayaran dana abadi universitas sebesar USD 53 miliar.

Ri Trump Melakukanupaya Kontrol Kampus

Dari memangku jabatan Sebagai masa jabatan kedua Ke 20 Januari, Trump Melakukanupaya mengontrol universitas-universitas AS dan menindak tegas apa yang dianggapnya sebagai “Ketidak Setujuan ilegal” Hingga kampus.

Kampus Harvard pun menjadi target utama kemarahan Trump. Pasalnya, pimpinan kampus ini menolak sejumlah Keinginan yang dikirim pemerintahan Trump Ke 11 April lalu.

Pemerintah AS minta Harvard Sebagai mereformasi sistem disiplin mahasiswanya dan Mengejar pengunjuk rasa yang terlibat Di Protes pro-Palestina.

Samping Itu, Harvard dituntut menugaskan audit eksternal Di Inisiatif-Inisiatif yang Dikatakan anti-Semit, serta diminta menghapus Inisiatif-Inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI).

(cyu/pal)