Jakarta –
Kementerian Mobilitas Penduduk Internasional dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) masih merampungkan proses transisi pengelolaan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) Untuk Kementerian Hukum (Kemenkum).
Proses ini dibahasan Untuk audiensi Didalam Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Pengelolaan lembaga Belajar politeknik menjadi salah satu fokus utama Untuk Kementerian Mobilitas Penduduk Internasional dan Pemasyarakatan Sebagai Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Untuk mewujudkan organisasi yang berkualitas,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenimipas Asep Kurnia Untuk keterangannya Di Jakarta, Senin (23/6/2025) yang dikutip detikEdu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, Di era Kepala Negara Prabowo Subianto, Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkum Hak Fundamental) bertransformasi menjadi satu Kementerian Koordinator, dan tiga Kementerian, yaitu Kemenkum, Kementerian Hak Fundamental, serta Kemenimipas.
Di 2024 lalu, Kemenkumham melebur dua sekolah kedinasan yaitu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Mobilitas Penduduk Internasional (Poltekim) menjadi satu entitas Belajar Mutakhir bernama Poltekpin.
Penyatuan ini resmi berlaku Sebelum 8 Agustus 2024 dan merupakan respons Di kebutuhan peningkatan mutu lembaga Belajar serta efisiensi Untuk tata kelola internal.
Hingga kini, Poltekpin masih dikelola Didalam Kemenkum berdasarkan Syarat Untuk Permenkum Nomor 9 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Poltekpin. Hanya saja, secara substansi, Inisiatif studi yang tersedia Di Untuk Poltekpin berkaitan erat Didalam cakupan Untuk tugas pokok dan fungsi Kemenimipas
Secara struktural, Poltekpin Memperoleh dua jurusan utama. Jurusan Pemasyarakatan meliputi tiga Inisiatif studi, yakni Cara Pemasyarakatan, Manajemen Pemasyarakatan, dan Bimbingan Pemasyarakatan.
Sambil Itu Jurusan Keimigrasian terdiri Untuk Manajemen Keahlian Keimigrasian, Hukum Keimigrasian, dan Administrasi Keimigrasian.
Pengalihan Akansegera dilakukan Di enam prodi Yang Terkait Didalam Mobilitas Penduduk Internasional dan Pemasyarakatan tersebut, Di mana Di depannya tidak Akansegera diselenggarakan Untuk tugas dan fungsi Kemenkum.
Secara paralel, prodi-prodi tersebut Akansegera dijalankan Didalam Kemenimipas Didalam membentuk politeknik Mutakhir. Di Samping Itu, juga Akansegera dilaksanakan pengalihan dosen, sarana dan prasarana, serta aset yang mencakup gedung kampus Untuk Kemenkum kepada Kemenimipas.
“Kami berharap proses transisi ini dapat segera berjalan agar pengelolaan Belajar tinggi kedinasan dapat lebih optimal Untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdampak langsung Di peningkatan kinerja organisasi,” ujarnya.
Seperti diketahui, Badan Kepegawaian Negeri (BKN) telah Mengintroduksi pembukaan seleksi Sekolah Kedinasan Sebagai Tahun Dana 2025.
Seperti tahun Sebelumnya Itu, pendaftaran Lewat portal SSCASN BKN mulai tanggal 29 Juni 2025. Untuk siaran pers beberapa waktu lalu, BKN Berkata pemerintah Membagikan formasi Sekolah Kedinasan total berjumlah 3.252 formasi Sebagai 7 Kementerian/Lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan.
Formasi masing-masing Sekolah Kedinasan yakni: Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) sebanyak 350 formasi; Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS BPS) sebanyak 400 formasi; Politeknik Siber dan Sandi Negeri (PSSN BSSN) sebanyak 50 formasi; Institut Pemerintahan Untuk Negeri (IPDN Kemendagri) sebanyak 1.061 formasi; Sekolah Tinggi Informasi Negeri (STIN BIN) sebanyak 100 formasi; Politeknik Keuangan Negeri (PKN STAN) sebanyak 500 formasi; dan SIPENCATAR Kemenhub sebanyak 791 formasi.
Adapun Sebagai Poltekpin, pemerintah belum Membagikan formasi.
(pal/nwk)
Artikel ini disadur –> Detiknews.id Indonesia: Transisi Sekolah Kedinasan Poltekpin Di Kemenimipas Dibahas, Karena Itu Politeknik Mutakhir?
