Tempat Pengungsian Perlu Perhatikan Ruang Perempuan dan Kelompok Rentan

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (15/9/2026) Menunjukkan sebanyak 94 Orang Terlantar gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal dunia Di tempat pengungsian. BNPB melaporkan bahwa Orang Terlantar yang meninggal mayoritas Bersama kelompok rentan seperti lansia dan penderita Gangguan kronis.

Kepuasan ini turut disoroti Guru Besar Antropologi sekaligus Ketua Satgas PPKPT Universitas Airlangga (Unair), Prof Myrtati Dyah Artaria, Dra, MA, Ph D. Menurutnya, sistem perlindungan Bagi kelompok rentan Di pengungsian atau Kepuasan darurat sangatlah penting Sebagai diperhatikan.

Tidak hanya soal kerentanan Keadaan, melainkan juga keterbatasan mobilitas hingga hilangnya Kepribadian.

“Karena Itu, anak, lansia, dan penyandang Penyandang Disabilitas Berjuang Bersama kerentanan yang lebih tinggi, terutama Lantaran keterbatasan mobilitas, komunikasi, serta kemampuan Sebagai melindungi diri Untuk situasi bencana,” ujarnya, dikutip Bersama laman Unair, Rabu (23/9/2026).

Untuk Situasi Ini, pengawasan Gangguan seharusnya bisa menjadi perhatian dini. Terapi rutin Bagi penderita Gangguan kronis tidak boleh berhenti dan Kepuasan mereka wajib selalu dipantau agar tidak memburuk Di Di pengungsian.

Perlunya Tata Ruang Pengungsian yang Memperhatikan Kelompok Rentan

Selain lansia dan anak-anak, perempuan juga termasuk kelompok rentan yang privasinya wajib diperhatikan. Penempatan dan pembagian ruang Di laki-laki dan perempuan penting Sebagai diterapkan.

Menurut Prof Myrta, pengaturan paling dasarnya dapat mencakup Kepribadian ruang tidur serta akses dan posisi toilet atau kamar mandi. Sambil Bagi penyandang Penyandang Disabilitas, hal yang juga menjadi keharusan adalah jalur akses yang baik.

Ketersediaan ruang yang aman ini, lanjutnya, Dikatakan bisa mengakomodasi kebutuhan Keselamatan, Kepribadian, dan aksesibilitas Dari awal pengungsian dibangun.

“Karena Itu, ya, perlu keterlibatan perempuan dan kelompok rentan Untuk pengambilan keputusan mengenai desain pengungsian,” tuturnya.

Proritas Kelompok Rentan

Pemerintah seharusnya memprioritaskan kelompok rentan dan Orang Terlantar perempuan. Perlindungan ini harus berlanjut hingga tahap Perawatan Bersama berbagai cara.

Salah satu hal yang paling penting adalah tersedianya ruang aman Bagi korban Sebagai melapor, pendampingan hukum, Malahan hingga layanan Keadaan dan psikologis.

Prof Myrtati Menginformasikan bahwa perlindungan berbasis gender tidak Akansegera ada apabila pemerintah pusat tidak Memiliki kesadaran perlindungan secara signifikan.

Pemerintah, bersama Bersama pemerintah Area, bertanggung jawab Sebagai memastikan upaya tersebut terlaksana Bersama baik Di tingkat Area.

“Perlindungan itu seharusnya sudah mulai Dari awal, orang yang Berpeluang menjadi pelaku perlu mengetahui bahwa tindakannya Akansegera membawa konsekuensi. Di Di Yang Sama, orang-orang yang Berpeluang menjadi korban juga perlu mengetahui Di mana harus mencari Pemberian apabila hal tersebut terjadi,” ujar Prof Mryrtati.

(faz/faz)