Soal Lulusan LPDP Tak Harus Pulang Ke RI, Pakar BRIN dan Awardee Beri Tanggapan

Jakarta –

Beberapa waktu lalu publik dihebohkan Bersama pernyataan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Pembelajaran Tinggi, Sains, dan Keahlian (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro yang menegaskan alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pembelajaran (LPDP) tidak harus kembali Ke Indonesia.

Hal ini bisa dilakukan Sebab menurutnya Indonesia belum bisa menjamin pekerjaan Untuk para alumni. Maka Itu, ia menyarankan agar mereka bisa berkembang Ke luar negeri.

“Kasihan dia nanti. Ilmunya tinggi, Ke sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu teruskan Ke sana saja. Yang penting merah putih,” kata Satryo, sebagaimana dikutip Bersama arsip detikEdu, Senin (25/11/2024).

Mahasiswa diberikan kebebasan Ke luar negeri Untuk meniti karier dan prestasi yang baik Ke perusahaan internasional atau Justru multinasional. Setelahnya Itu ketika suatu hari ia menemukan Perkembangan, bisa ikut membanggakan Indonesia.

“Setelahnya Itu, dia suatu hari menemukan Perkembangan. Kan kita bilang, Indonesia yang menemukan Perkembangan itu. Walaupun Ke luar negeri. Kan masih merah putih dia,” sambungnya.

Respons Bersama Pakar BRIN

Menanggapinya, Kepala Pusat Kajian Keputusan Publik Badan Kajian dan Perkembangan Nasional (BRIN), Yanuar F Wismayanti PhD menjelaskan memang ada multitafsir Bersama pernyataan Mendiktisaintek. Bukan serta-merta tidak pulang Ke RI, lulusan LPDP kini diberikan kesempatan Untuk menjalin kolaborasi.

“Untuk artian nggak pulang Ke Indonesia itu maksudnya memang diberikan kesempatan Untuk menjalin kolaborasi. Ke depannya (Untuk) membangun bangsa kembali gitu, bukan berarti melepaskan,” kata Yanuar kepada detikEdu usai Kegiatan Berembuk Berdampak 10 tahun Seruni Fakultas Ekonomi dan Usaha Universitas Indonesia (FEB UI) Ke Balai Sidang UI, Depok, Senin (25/11/2024).

Bersama Detail, Yanuar menjelaskan pemerintah Indonesia Memiliki salah satu Inisiatif bernama manajemen talenta atau pembangunan talenta. Pengalaman Hidup alumni LPDP yang bekerja Ke luar negeri bisa menjadi sebuah Penanaman Modal Asing.

“Penanaman Modal Asing tidak selalu Bersama Usaha ekonomi dan seterusnya. Tetapi Penanaman Modal Asing supaya nanti begitu kita ada Ke sana Berencana bisa membawa 10 orang lagi Ke sana. Manajemen talenta balik lagi Ke Indonesia. Karena Itu sebenarnya prosesnya seperti itu,” sambung Yanuar.

Menguntungkan Awardee LPDP

Sambil Bersama sisi penerima beasiswa, Fathia Fairuza awardee LPDP 2022, menjelaskan bahwa keputusan pemerintah memperbolehkan alumni berkembang Ke luar negeri membuka banyak opsi. Sebab Di kembali Ke Indonesia, banyak sekali awardee yang justru sulit mencari pekerjaan.

Terlebih Untuk mereka yang Memutuskan bidang studi yang belum Memiliki industri Ke Indonesia. Situasi ini membuat mereka kebingungan ketika kembali Ke Tanah Air.

“Nah harapannya sih Bersama adanya opsi tersebut kita bisa explore karier yang lebih luas,” ucap Fathia Ke Kegiatan yang sama.

Ketika keputusan ini berjalan, Fathia Memberi catatan Untuk para awardee. Menurutnya, mereka (awardee) tetap harus Memberi kontribusi Bersama cara apapun Ke Indonesia.

Lanjutnya, ia juga menegaskan bahwa awardee LPDP jangan sampai pindah kewarganegaraan ketika sudah bekerja Ke luar negeri.

“Sebab bagaimanapun juga kita bisa menempuh Pembelajaran tinggi S2 atau S3 dibiayai Negeri yang mana itu juga uang rakyat, uang Retribusi Negara rakyat,” ungkapnya.

“Karena Itu aku setuju kalau misalnya boleh berkarier Ke luar (negeri) tapi harus tetap berkontribusi. Jangan sampai pindah kewarganegaraan,” sambung Fathia Bersama tegas.

Evaluasi LPDP

Yanuar menilai penyelenggaraan LPDP Di ini sudah tepat dan tidak ada masalah bila dilihat Bersama soal pengelolaan keuangannya ataupun mekanismenya. Sebab LPDP tidak bergantung Ke APBN (Biaya Pendapatan dan Belanja Negeri).

“LPDP sudah mempunyai mekanisme yang bagus dan itu dirasakan teman-teman penerima beasiswa. Secara pengelolaan keuangannya (juga) sudah cukup bagus,” ungkap Yuniar.

Alih-alih LPDP, Yuniar menyarankan Untuk melakukan evaluasi Ke penyelenggaraan Beasiswa Pembelajaran Indonesia (BPI). Sebab BPI menggunakan Biaya APBN.

Sedangkan Bersama sisi awardee, Fathia menilai perlu dilakukannya evaluasi Yang Terkait Bersama penerima LPDP. Menurutnya, banyak oknum-oknum yang malah memanfaatkan dana beasiswa bukan Untuk Pembelajaran.

“Masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan beasiswa, (bukan) Untuk Pembelajaran tapi misalnya flexing atau batu loncatan Untuk berkarier Ke sana (luar negeri) dan keluar Bersama Indonesia,” urai Fathia.

Evaluasi juga diperlukan perihal monitoring lulusan LPDP. Alumnus Columbia University jurusan Human Right Study itu menjelaskan Setelahnya lulus, awardee hanya mengisi satu formulir tracer study.

“Karena Itu, Setelahnya lulus kita diberikan form Bersama LPDP. Padahal kan siapa tahu Di form itu dibagikan kita belum dapat pekerjaan. Lalu 2 tahun padahal masa baktinya itu misalnya 4 tahun kan gak Ke track lagi, Sebab formnya itu hanya sekali,” ceritanya.

“Nah Mungkin Saja bisa ditingkatkan lagi monitoring prosesnya Setelahnya awardee lulus,” tambahnya lagi.

Kalaupun nanti Keputusan tetap mengharuskan awardee pulang Ke Indonesia, Fathia berharap agar pemerintah bisa Memberi rekomendasi pekerjaan yang sesuai Untuk alumni. Agar tidak menambah angka pengangguran Ke Indonesia.

Minta LPDP Dikaji

Sebagai alumni LPDP, Fathia berharap agar beasiswa ini kembali dikaji ulang. Agar awardee-awardee bisa menciptakan kontribusi yang luar biasa Ke masa mendatang.

“Aku sangat menantikan kontribusi awardee LPDP apalagi kalau misalnya bidangnya mirip Bersama keilmuan ku. Aku sangat ingin sekali bekerja sama, berkolaborasi, dan bisa berjejaring Bersama awardee LPDP lainnya,” ungkapnya.

Fathia juga berharap agar Mata Garuda atau ikatan alumni LPDP bisa lebih aktif lagi, Agar awardee Ke tahun terbaru bisa mengenal alumni lain tahun-tahun Sebelumnya.

“Kebanyakan kenalnya yang satu angkatan atau Ke bawah angkatan. Tapi yang dahulu kurang kenal Sebab kurangnya ada Kegiatan bersama, Agar nggak bisa networking Ke angkatan yang jauh,” pungkas Fathia.

(det/faz)