Seleksi Bersama PPDS, Pakar UGM Sorot Insentif-Tes Kesejaganan Mental

Jakarta –

Kementerian Kesejaganan (Kemenkes) dan Kementerian Pembelajaran Tinggi, Sains, dan Ilmu Pengetahuan (Kemendiktisaintek) resmi bekerja sama Sebagai Melakukan Seleksi Bersama Penerimaan Peserta Didik Inisiatif Pembelajaran Ahli Kebugaran Spesialis/Subspesialis (PPDS), Selasa (22/1/2025) lalu.

Mendiktisaintek dan Menkes Lanjutnya Berencana menetapkan teknis tata cara seleksi dan pertimbangan afirmasi Sebagai pemerataan distribusi Ke tiap Daerah.

“Seleksi nasional Sebagai peserta didik PPDS harus dapat Meningkatkan akses yang berkeadilan, Bersama tetap berpegang teguh Di Standar dan kepentingan keselamatan Kelompok. Peserta didik Ahli Kebugaran spesialis juga harus dapat dijamin pemenuhan hak dan kewajibannya sesuai Bersama amanah Perundang-Undangan Kesejaganan,” kata Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, dikutip Bersama laman Dikti Kemdikbud.

Tantangan Pemerataan Ahli Kebugaran Spesialis

Merespons seleksi bersama PPDS, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran, Kesejaganan Kelompok, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FKKMK UGM) dr Ahmad Hamim Sadewa, PhD menilai positif langkah pemerintah Untuk Meningkatkan dan meratakan pemenuhan kebutuhan Ahli Kebugaran spesialis se-Indonesia. Tetapi, masalah pemerataan Ahli Kebugaran spesialis Ke Daerah menurutnya cukup kompleks.

Hamim menjelaskan, upaya peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi Ahli Kebugaran spesialis Sebelumnya Itu dilakukan Sebelum 2022 lewat beberapa Inisiatif. Salah satunya lewat peningkatan kuota mahasiswa Inisiatif sarjana dan Ahli Kebugaran spesialis, serta penambahan Inisiatif studi.

Upaya tersebut kini telah menghasilkan 4.000 lulusan per tahun. Tetapi, ketersediaan tersebut belum mencukupi kebutuhan Ahli Kebugaran spesialis Ke sejumlah Daerah.

“Masalah pemerataan ini cukup kompleks ya. Bukan hanya PPDS, tapi bagaimana membuat Ahli Kebugaran-Ahli Kebugaran spesialis mau bekerja Ke Daerah,” ucapnya Untuk pernyataan Ke laman UGM.

Di Pada Yang Sama, Inisiatif afirmasi menurut Hamim juga belum menuntaskan masalah kekurangan Ahli Kebugaran spesialis. Inisiatif ini menyediakan kuota afirmasi minimal 10% Di Kandidat Ahli Kebugaran spesialis.

Harapannya, Sesudah lulus, para Ahli Kebugaran spesialis bisa kembali bekerja Ke Daerah asal. Tetapi menurut Hamim, mayoritas Ahli Kebugaran yang sudah bekerja beberapa tahun Ke Daerah Berencana lanjut bekerja Ke kota.

Dikutip Bersama laman Kementerian Kesejaganan, 59 persen Ahli Kebugaran spesialis terkonsentrasi Ke Pulau Jawa. Dampaknya, lebih Bersama 30 provinsi Ke Indonesia kekurangan Ahli Kebugaran spesialis. Ada pula Ahli Kebugaran spesialis yang ingin berkontribusi Ke luar negeri, Bersama alasan keuangan hingga fasilitas.

Soal Insentif, Perlindungan, dan Tes Kesejaganan Mental

Hamim menyorot rendahnya tingkat retensi atau mempertahankan Ahli Kebugaran spesialis. Menurutnya, masalah ini dipengaruhi faktor sarana dan prasarana, insentif, hingga Perlindungan. Ia menyarankan agar pemerintah bisa ikut Mengkaji jaminan Perlindungan dan kelengkapan medis Ke layanan Kesejaganan Daerah.

“Banyak yang tidak betah bekerja Ke Daerah Sebab kesulitan akses, minim insentif, dan ancaman Perlindungan. Padahal aspek tersebut sangat penting agar Ahli Kebugaran bisa bekerja Bersama maksimal,” ucapnya.

Sedangkan Pada PPDS, ia menyarankan agar alur dan aspek kompetensi yang diuji Untuk PPDS ditambahkan Bersama penilaian lain Ke luar pengetahuan umum. Contohnya seperti tes Kesejaganan mental. Sebab, ia menilai Ahli Kebugaran perlu Memperoleh stabilitas Kesejaganan mental yang baik Untuk menangani pasien.

“Saya kira perlu ditambahkan misalnya tes Sebagai menguji Kesejaganan mental, sikap, Karena Itu tidak hanya kompetensi dasar saja. Itu penting,” tegasnya.

Ia juga menyarankan agar jalur penerimaan PPDS dibuat menjadi dua skema, yakni seleksi bersama dan mandiri. Menurutnya, Berencana lebih mudah Sebagai membuka jalur penerimaan Terbaru daripada mengganti sistem yang sudah berjalan.

“Sebab Pada ini pun masih banyak universitas yang perlu Melakukanupaya Sebagai membuka Inisiatif studi Terbaru khusus Sebagai Ahli Kebugaran spesialis/subspesialis,” ucapnya.

Di Pada Yang Sama, FK-KMK UGM sendiri masih menunggu perintah resmi mengenai seleksi bersama PPDS Bersama Kemenkes-Kemendiktisaintek. Ia mengonfirmasi bahwa penerimaan PPDS Di Maret 2025 masih menggunakan skema Ke masing-masing universitas.

(twu/pal)