Pembantu Presiden Pembantu Presiden Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan Dana sekolah kedinasan tak masuk Dana Pembelajaran 2026. Dana sekolah kedinasan ini Sebelumnya Itu diprotes kementerian hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat/Wakil Rakyat Sebab dinilai tidak adil besarannya.
“Sekolah kedinasan tidak masuk Hingga Untuk Dana Pembelajaran. Karena Itu ini adalah Untuk sekolah-sekolah Untuk mulai PAUD, SD, SMP, SMA, madrasah, maupun perguruan tinggi. Dan Untuk siswa-mahasiswa, guru, dosen, tenaga pendidik maupun sekolah dan kampus. Justru Untuk guru dan dosen non PNS pun juga Merasakan TPG. Dana Pembelajaran sesuai Bersama yang disampaikan Wakil Rakyat dan amanat konstitusi kita, 20% dijaga Di keseluruhan belanja,” tegas Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Hal itu disampaikan Menkeu Untuk Diskusi Kerja Bersama Badan Dana Wakil Rakyat Ke Kamis (21/8/2025), dikutip Untuk YouTube Banggar Wakil Rakyat RI, Jumat (22/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menkeu menegaskan hal itu Setelahnya memaparkan 1 Untuk 3 klaster Dana Pembelajaran Bersama penerima manfat Kampus dan Sekolah Bersama total Rp 150,1 triliun. Untuk jumlah itu Dukungan Operasional Untuk Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) mencapai Rp 9,4 triliun Untuk 201 PTN/Lembaga. Tidak ada nomenklatur sekolah kedinasan Untuk presentasi Menkeu maupun jatah anggarannya.
Penilaian Wakil Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat soal Sekolah Kedinasan
Sebelumnya Itu, Mantan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Kajian, Ilmu Pengetahuan, dan Pembelajaran Tinggi (Menristekdikti) 2014-2019 Mohamad Nasir menyoroti ketimpangan pembiayaan Pembelajaran tinggi Ke Kemendikbudirstek dan kementerian/lembaga (K/L) lain. Nasir mengatakan, bekerja sama Bersama KPK RI Ke 2017, studi Menunjukkan alokasi Dana perguruan tinggi Hingga Kemendibduristek Rp7 triliun, Sambil perguruan tinggi kedinasan Hingga K/L lain Rp32 triliun.
“Ketimpangan pembiayaan Pembelajaran Antara kementerian yang mengurusi Pembelajaran dan K/L Rp7 triliun (PTN Hingga bawah Kemendikbud), Rp32 triliun (Dana sekolah kedinasan Hingga bawah K/L), ini nggak rasional, mohon maaf,” ucap Nasir Ke Diskusi Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X Bersama Tokoh-tokoh Mantan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Pembelajaran Hingga kanal TVR Legislatif, Selasa (2/8/2024) lalu.
Beberapa anggota Wakil Rakyat menyampaikan Penilaian Di sekolah kedinasan yang anggarannya diambil Untuk Dana Pembelajaran, seperti Wakil Ketua Wakil Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal.
“Kita lihat jumlah mahasiswa PTN seperti UI, Unpad, UGM, mahasiswanya banyak, berapa Dana yang disiapkan Mendikti? Tetapi PTKL, satu PTKL saja bisa (dapat Dana) Hingga atas Rp500 M. Ini belum ada keadilan fiskal. Makanya Komisi X Wakil Rakyat bentuk panja PTKL,” ungkap Cucun Untuk rilis yang diterima, ditulis Minggu (4/5/2025).
PTN besar seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran (Unpad), atau Universitas Gadjah Mada (UGM) yang Memiliki jumlah mahasiswa puluhan ribu, tetapi alokasi anggarannya tidak sebanding Bersama PTKL. Untuk Kontek Sini, PTKL yang Memiliki mahasiswa jauh lebih sedikit justru Merasakan alokasi Dana mencapai lebih Untuk Rp500 miliar per institusi.
Menurut anggota Komisi X Untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ledia Hanifa Amaliah, mengapa Dana sekolah kedinasan ini per orangnya Karena Itu lebih mahal dibanding Bersama PTN Sebab:
1. Sekolah-sekolah kedinasan ini Merasakan mahasiswa yang terbatas
2. Berasrama
3. Bebas biaya Pembelajaran
Jatuhnya biaya Pembelajaran per orang per tahunnya lebih mahal dibanding sekolah dan kampus Hingga bawah Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek.
Bila Hingga PTN (Perguruan Tinggi Negeri) biaya operasional mahasiswa yang ditanggung pemerintah itu Rp14 juta per mahasiswa per tahun, Hingga sekolah kedinasan biayanya lebih Untuk Rp14 juta per mahasiswa per tahun.
Perlu diingat, PTN Hingga Indonesia ada 184 dan 24 Hingga antaranya berstatus PTN Berbadan Hukum (BH).
Sedangkan Ketua Fraksi Partai Golkar Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Melchias Markus Mekeng menyebutkan bahwa Ke tahun 2025 Dana Pembelajaran sebesar Rp 724 triliun. Berdasarkan data alokasi APBN bidang Pembelajaran, Dana Pembelajaran formal sebesar Rp 91,2 triliun, Bersama rincian Kemendikdasmen memperoleh Rp 33,5 triliun dan Kemendiktisaintek Menyambut Rp 57,7 triliun. Sambil Itu, Dana Pembelajaran kedinasan sebesar Rp 104,5 triliun Ke APBN 2025 diperuntukkan Untuk 13.000 mahasiswa.
“Apakah ini adil? 13.000 orang peserta Pembelajaran kedinasan Menyambut Rp 104,5 triliun, sedangkan 64 juta siswa/mahasiswa hanya dikasih Rp 91,4 triliun,” kata Mekeng dilansir Untuk laman Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sabtu (9/8/2025).
Alokasi Dana Pembelajaran 2026
Alokasi Dana Pembelajaran Rp 757,8 triliun dibagi Hingga Untuk 3 klaster yakni:
Dana Pembelajaran Untuk penerima manfaat Siswa dan Mahasiswa total Rp 301,2 T rinciannya:
- Bidikmisi/KIP Kuliah Rp 17,2 T
Untuk 1,2 juta mahasiswa
Untuk 4.000 mahasiswa
- Langkah Indonesia Pintar (PIP) Rp 15,5 T
Untuk 21,1 juta siswa
- Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 223 T
Untuk 82,9 juta orang
Dana Pembelajaran Bersama penerima manfaat Untuk Guru, Dosen dan Tenaga Kependidikan Rp 274,7 T Bersama rincian:
Untuk 754.747 guru
Untuk 1,6 juta guru
Untuk 80.325 dosen
- TPG PNS, TPD PNS dan Gaji Pendidik Rp 120,3 T
Dana Pembelajaran Bersama penerima manfaat Sekolah atau Kampus Rp 150,1 triliun Bersama rincian:
Pembangunan Mutakhir 200 lokasi Rp 20 T
Operasional 200 lokasi Rp 4,9 T
- Dukungan Operasional Sekolah (BOS) Rp 54,3 T
Untuk 53,6 juta siswa
Untuk 7,7 juta siswa
- Renovasi Madrasah dan Sekolah Rp 22,5 T
850 Madrasah
11.686 Sekolah
201 PTN/Lembaga
Pembangunan Sekolah Unggul Garuda 9 lokasi
Halaman 2 Untuk 3
Simak Video “Video Momen Sri Mulyani Dengar Cerita Culture Shock Siswa Sekolah Rakyat“
[Gambas:Video 20detik]
(nwk/pal)
Artikel ini disadur –> Detiknews.id Indonesia: Sekolah Kedinasan Tidak Masuk Dana Pembelajaran 2026
