Jakarta –
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia melaksanakan Simposium Internasional (SI) Hingga-17 Di 9-12 September 2025 lalu. Simposium ini menghasilkan ‘Deklarasi Turki’ sebagai respons atas Permasalahan-Permasalahan yang relevan.
Simposium PPI Dunia merupakan agenda tahunan yang bertujuan Sebagai Meningkatkan pemahaman serta kesadaran diaspora pelajar Indonesia Di Permasalahan-Permasalahan Dunia yang relevan Bersama Tanah Air. Simposium ini dihadiri Bersama pelajar Indonesia Bersama seluruh dunia, akademisi, praktisi, pengusaha, pejabat pemerintah Di Indonesia, maupun Di Turki.
Dorong Pengesahan Aturantertulis Perlindungan Pelajar
Untuk Deklarasi Turki, terdapat kesepakatan diaspora pelajar Indonesia yang dimuat Bersama tajuk “Asta Asa Pelajar Diaspora Indonesia”. Isinya berisi delapas aspirasi termasuk desakan seluruh diaspora pelajar Indonesia tentang perlindungan pelajar Di mancanegara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terlebih, Terbaru-Terbaru ini, anggota PPI Groningen, Belanada Muhammad Athaya Helmi Nasution meninggal dunia Pada menjalankan tugas memandu kunjungan kerja (kunker) pejabat Indonesia Di Wina, Austria.
Menurut PPI, Undang-Undang Perlindungan Pelajar Indonesia Di luar negeri perlu disegerakan. Ini termasuk penguatan perlindungan hukum, sosial, dan konsuler Untuk pekerja migran Indonesia.
“Perlindungan yang komprehensif merupakan prasyarat agar pelajar serta pekerja migran dapat menjalankan aktivitasnya Bersama aman dan bermartabat,” tegas PPI Dunia Untuk surat Deklarasi Turki, Rabu (10/9/2025).
“PPI Dunia percaya bahwa sinergi Di pemerintah, Komunitas, dan pelajar Berencana membawa Indonesia Ke masa Di yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan,” lanjutnya.
Di Itu, Deklarasi Turki juga menyoroti berbagai Permasalahan strategis lain, yaitu tentang Pembelajaran sebagai Produk Internasional publik dan misi strategis.
Desak Reformasi dan Transparansi Insentif Pejabat
PPI Dunia turut menyorot Permasalahan yang menyangkut pejabat publik. Hal ini terutama soal reformasi dan transparansi upah dan insentif pejabat publik.
Supremasi sipil dan pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan juga menjadi sorotan penting yang diangkat Bersama PPI Dunia. Mereka berharap, suara pelajar Indonesia Di luar negeri bisa menjadi pertimbangan Untuk pembuat Aturan Di Tanah Air.
“PPI Dunia percaya bahwa sinergi Di pemerintah, Komunitas, dan pelajar Berencana membawa Indonesia Ke masa Di yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan,” tulis PPI Dunia.
(faz/pal)
Artikel ini disadur –> Detiknews.id Indonesia: PPI Dunia Tuntut Transparansi Gaji Pejabat RI-Aturantertulis Perlindungan Pelajar
