PPI Dunia Nyatakan Dukungan dan Solidaritas Penuh Di Gerakan ‘Indonesia Gelap’!

Jakarta –

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia telah Berkata sikap atas gerakan mahasiswa dan rakyat Indonesia Sebagai menyuarakan aspirasi yang marak akhir-akhir ini. Khususnya aspirasi ‘Indonesia Gelap’.

PPI Dunia menyampaikan Dukungan dan solidaritas penuh atas gerakan ini. Perhimpunan juga menyerukan sejumlah Keinginan mendesak.

“Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) Di ini Berkata Dukungan dan solidaritas penuh Di gerakan mahasiswa dan rakyat Indonesia yang menggunakan hak konstitusionalnya Sebagai menyuarakan aspirasi serta memperjuangkan keadilan Bagi seluruh rakyat,” tegas PPI dunia Lewat keterangan tertulis yang diterima Ke Sabtu (22/2/2025).

Keinginan Mendesak PPI Dunia

1. Evaluasi Aturan Belanja Bangsa

• Sebagai meninjau kembali Instruksi Pemimpin Negara (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Untuk Pelaksanaan Dana Pendapatan dan Belanja Bangsa dan Dana Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Dana 2025 guna memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan dana publik.
• Melarang keras implementasi efisiensi Ke sektor-sektor yang memberi dampak langsung Di peningkatan Keadaan Kelompok seperti Belajar dan Keadaan, infrastruktur dasar, serta pengentasan Jurang Kaya Miskin.
• Menyusun Aturan berbasis prioritas Sebagai mencegah pemborosan Ke Inisiatif-Inisiatif yang tidak mendesak.

2. Prioritas Belajar

Mendesak Pemerintah agar fokus memperkokoh akses dan Mutu Belajar tanpa melakukan pemangkasan Dana Belajar.

PPI Dunia menegaskan Pemerintah perlu memastikan sektor Belajar memperoleh prioritas Untuk hal Dana, mulai Hingga level pusat hingga Daerah Di Merencanakan imbas jangka panjang dan Penanaman Modal Asing sektor tersebut.

PPI Dunia turut meminta agar Pemerintah memberi perhatian khusus Di peningkatan Keadaan guru. Pasalnya, guru yang terlatih dan sejahtera Berencana dapat Memberi Belajar yang berkualitas.

3. Memberi Tunjangan Kerja Dosen ASN

PPI Dunia menuntut agar Pemerintah merealisasikan pemberian tunjangan kerja dosen ASN Lewat penekanan Ke evaluasi berkala serta transparansi penyaluran, Supaya berdampak positif Ke pelayanan publik.

Perhimpunan menyebut evaluasi kinerja ASN haruslah dilaksanakan Di alat ukur yang jelas dan objektif supaya hasil evaluasi bisa dijadikan dasar penyaluran tunjangan kerja, baik sebagai Apresiasi atas kinerja luar biasa ataupun sebagai dasar pembinaan Bagi ASN yang butuh perbaikan.

4. Revisi Perundang-Undangan Minerba

PPI Dunia menyerukan agar Pemerintah merevisi Perundang-Undangan Minerba yang sekarang ini dinilai lebih menguntungkan korporasi.

“Pemerintah harus mengutamakan Ketahanan lingkungan, keadilan sosial, dan partisipasi publik Untuk pengelolaan sumber daya alam,” tegas PPI Dunia.

Mereka juga Mendorong korporasi agar menerapkan prinsip ekonomi sirkular Untuk praktik pertambangan, contohnya Di memanfaatkan kembali limbah sebagai bahan baku produksi lain atau Mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan.

PPI Dunia juga Mendorong Perkembangan Keahlian ramah lingkungan dan desain produk ekologis yang memperhatikan siklus hidup Keahlian Sebagai meredam dampak negatif Di lingkungan.

5. Evaluasi Inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG)

PPI Dunia mendesak evaluasi menyeluruh Inisiatif MBG Sebagai memperbaiki sisi distribusi, Meningkatkan Mutu gizinya, dan memastikan keterlibatan Kelompok Untuk pengawasan Dana.

“Pemerintah harus menyediakan laporan berbasis e-procurement atas penggunaan Dana, seperti pembelian produk kebutuhan MBG, yang dapat diakses secara terbuka Di publik,” kata PPI Dunia.

“Laporan tersebut harus mencakup rincian Dana Sebagai penyediaan Makanan, distribusi, dan evaluasi kinerja Inisiatif, Supaya pengawasan berbasis Kelompok dapat Meningkatkan akuntabilitas dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan,” lanjutnya.

6. Pengelolaan Daya Anagata Nusantara (Danantara)

PPI Dunia mendesak transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Danantara supaya benar-benar dapat dimanfaatkan Sebagai pemberdayaan Kelompok dan memulihkan lingkungan, tidak Bagi kepentingan korporasi.

Perhimpunan menekankan pengelolaan Danantara harus mendukung penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, Inisiatif pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), dan Pembuatan usaha kecil dan menengah (Dan Menengah).

PPI Dunia menolak secara tegas penerapan dwifungsi TNI yang memungkinkan militer dapat terlibat Untuk urusan sipil dan politik.

“Peran militer harus tetap terbatas Ke fungsi Lini Di dan Keselamatan. Semua tindakan yang melibatkan militer harus berpegang Ke hukum yang berlaku dan berada Untuk batas yang ditetapkan Di konstitusi,” tegas PPI Dunia.

PPI Dunia menekankan TNI harus mempunyai fungsi yang jelas dan terbatas Untuk menjaga Keselamatan dan Lini Di Bangsa, tanpa ikut campur Untuk masalah politik atau pemerintahan sehari-hari.

“TNI juga harus mematuhi kode etik konstitusional, tidak terlibat Untuk politik praktis, dan menjaga netralitas Untuk setiap situasi politik. Pemerintah tidak boleh mengintervensi netralitas TNI atau menggunakan kekuatan TNI Sebagai kepentingan politik yang bertentangan Di keinginan rakyat,” ungkap Perhimpunan itu lagi.

8. Supremasi Sipil Pilar Utama Sistem Pemerintahan

PPI Dunia menekankan komitmen Di supremasi sipil sebagai pilar utama Sistem Pemerintahan. Mereka menilai segala bentuk intervensi yang melemahkan institusi sipil dan represi kebebasan sipil harus diperiksa.

“Pemerintah harus menghentikan praktik kriminalisasi Di aktivis, jurnalis, dan institusi sipil lainnya yang memperjuangkan perubahan positif,” seru PPI Dunia.

9. Pra-Penanganan Pelanggar Hakasasi Manusia

PPI Dunia meminta Pemerintah mengakhiri impunitas dan menyelesaikan Pelanggar Hakasasi Manusia berat yang sampai sekarang belum tuntas. Perhimpunan mengatakan pengawasan ketat Di aparat Bangsa, utamanya aparat Keselamatan harus dilakukan Sebagai memastikan ketidakterlibatan Untuk Pelanggar Hakasasi Manusia.

Menurut PPI Dunia, penting adanya peningkatan pelatihan soal Hakasasi Manusia Bagi aparat Sebagai menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

10. Kebebasan Berekspresi Untuk Karya Karyaseni

PPI Dunia menyerukan penghentian pembungkaman Di karya Karyaseni Sebagai menjamin kebebasan berekspresi dan memastikan tidak ada pembatasan ruang gerak seniman.

“Seniman harus diberikan kebebasan Sebagai menyampaikan pendapat atau Komentar kepada pemerintah tanpa rasa takut, intimidasi, atau pembalasan. Pembungkaman karya Karyaseni merupakan Pelanggar Di Ham, khususnya kebebasan berekspresi yang dijamin Di konstitusi dan prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan,” jelas PPI Dunia.

Perhimpunan menilai Pemerintah dan Kelompok perlu memastikan seniman mempunyai kebebasan penuh Untuk berkarya tanpa rasa takut, Supaya Karyaseni dapat menjadi pilar Sebagai mewujudkan Kelompok yang lebih adil, inklusif, dan progresif.

“Kami berharap situasi segera membaik,” ungkap PPI Dunia.

“Kami juga mengajak seluruh anggota PPI Dunia serta Kelompok Indonesia Sebagai bersinergi Untuk menyebarkan informasi yang akurat, mendoakan kebaikan Bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Mendorong partisipasi aktif guna menciptakan perubahan positif serta mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” pungkas mereka.

Bagi detikers yang Memperoleh pandangan mengenai Unjuk Rasa ‘Indonesia Gelap’, kalian bisa sampaikan Hingga sini https://www.detik.com/edu/pov. Ingat, sampaikan pendapat kalian tanpa mengandung unsur Suku Agama Ras Dan Antar Golongan, pornografi, Tindak Kekerasan, atau hal-hal lain yang melanggar hukum dan norma yang berlaku ya!

(nah/nwy)