Pernyataan Sikap UII soal Serangan AS Di Iran-MBG, Ditujukan Di Pemerintah RI

Jakarta –

Universitas Islam Indonesia (UII) mengemukakan pernyataan sikap yang ditujukan kepada pemerintah. Hal ini sebagai respons atas praktik berbangsa dan bernegara Di pemerintah Indonesia belakangan ini.

UII menyesalkan sikap pemerintah yang dinilai memperlihatkan ketegasan yang belum memadai Di menyikapi serangan militer Israel dan Amerika Serikat (AS) Pada Iran. Menurut UII, sikap tersebut Menunjukkan lemahnya penerapan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

“Di Di yang sama, kami Berkata keprihatinan mendalam atas berbagai Keputusan dan langkah politik lain yang Berpotensi Bagi melemahkan kedaulatan Negeri Di kerja sama ekonomi internasional; mencederai komitmen konstitusional Pada penolakan segala bentuk penjajahan; membatasi kebebasan sipil Melewati kriminalisasi aktivis; mengabaikan hak-hak warga Di pelaksanaan proyek strategis nasional; serta Memperkenalkan Keputusan publik yang belum sepenuhnya akuntabel dan transparan,” ungkap UII Di Selasa (3/3/2026).

Penyampaian pandangan ini Lantaran UII menilai pihaknya Memperoleh tanggung jawab moral dan konstitusional Untuk tegaknya Negeri yang beradab dan berperikemanusiaan, terpeliharanya Kedaulatan Rakyat yang sehat, dan terciptanya keadilan Bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada enam Skor yang disampaikan UII.

6 Pernyataan Sikap UII Bagi Pemerintah RI

UII menilai serangan yang dilancarkan tentara AS dan Israel telah melanggar prinsip kedaulatan Di hukum internasional, dan bertolak Di Didalam amanat konstitusi yang menjunjung prinsip bahwa penjajahan Di atas dunia harus dihapuskan. Menurut UII, serangan Israel dan AS Berpotensi Bagi melebarkan konflik yang mengganggu stabilitas Hubungan Dunia Dunia dan memperparah penderitaan Kelompok sipil, khususnya perempuan dan anak-anak.

“Lantaran itu, Pemerintah Indonesia harus Menunjukkan konsistensi politik luar negeri yang menghormati kedaulatan Negeri lain, menolak segala bentuk agresi, serta Mendorong penyelesaian damai Melewati Hubungan Luar Negeri dan mekanisme multilateral,” tegas UII.

2. Mendesak Pemerintah agar Mengundurkan Diri Di Dewan Keamanan Dunia (Board of Peace)

UII menilai keikutsertaan Indonesia Di Di Board of Peace berisiko mencederai konsistensi sikap Indonesia Di mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan komitmen konstitusional Bagi menolak segala bentuk penjajahan Di atas dunia. Keterlibatan Indonesia Di Di badan ini dinilai Berpotensi Bagi bertentangan Didalam amanat konstitusi dan mereduksi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang merupakan fondasi Hubungan Luar Negeri Tanah Air Sebelum masa kemerdekaan.

3. Mendesak Pemerintah agar Membatalkan Agreement on Reciprocal Trade (ART) Didalam AS

“Pemerintah harus menyerap seluruh Penilaian dan keberatan publik atas perjanjian tersebut, serta secara terbuka dan transparan Menimbang substansinya yang Berpotensi Bagi melemahkan posisi tawar Indonesia dan mengganggu kedaulatan Peningkatan Ekonomi,” sebut UII.

Kampus yang berlokasi Di Yogyakarta ini menegaskan hubungan bilateral haruslah dibangun atas dasar kesetaraan, saling menghormati, kepentingan nasional jangka panjang, dan bukan Di kerangka ketergantungan ataupun tekanan politik.

“Kedaulatan Rakyat yang sehat mensyaratkan ruang aman Bagi kebebasan berpendapat dan penyampaian aspirasi secara damai. Hukum dan penegakannya tidak boleh menjadi instrumen intimidasi Pada warga Negeri, khususnya kalangan muda dan mahasiswa, yang menjalankan hak konstitusionalnya Untuk perbaikan bangsa,” ungkap UII.

Kampus menggarisbawahi perlunya reformasi Polri yang menegaskan perannya sebagao penjaga Perlindungan publik yang profesional, akuntabel, dan menghormati Hakasasi Manusia.

“Polri harus hadir sebagai Dibagian Di Kelompok yang mengayomi, melayani dan melindungi Kelompok, bukan institusi yang partisan dan menjadi alat pemukul generasi muda yang kritis atas persoalan kebangsaan,” tegas UII.

Pembangunan Di berbagai Daerah termasuk Di Papua, tidak boleh mengabaikan hak-hak Kelompok lokal Ketahanan lingkungan, dan prinsip partisipasi publik yang bermakna, tegas UII. Kampus menekankan Negeri wajib memastikan pembangunan tidak berubah Didalam Sebab Itu praktik peminggiran, perampasan ruang hidup, atau pengabaian aspirasi.

6. Mendorong Pemerintah Bagi Evaluasi Menyeluruh Pada Inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Inisiatif ini perlu ditinjau ulang secara komprehensif, mencakup ketepatan sasaran penerima, Standar dan standar Perlindungan Ketahanan Pangan, tata kelola Biaya, mekanisme pengawasan, serta akuntabilitas pelaksanaannya,” ucap UII.

UII memaparkan, Keputusan publik harus dirancang Didalam rasional dan berbasis data supaya tidak mengorbankan Inisiatif prioritas lain seperti peningkatan mutu dan layanan Pembelajaran, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan layanan Kesejajaran.

“Pernyataan ini kami sampaikan sebagai wujud tanggung jawab moral dan kecintaan kepada Indonesia dan kemanusiaan Dunia. Penilaian yang kami ajukan bukanlah bentuk oposisi politik, melainkan ekspresi kepedulian warga Negeri dan institusi Pembelajaran tinggi Pada arah perjalanan bangsa dan peradaban dunia,” kata UII.

Kampus berharap pemerintah mendengar sejumlah pernyataan sikap ini dan Merencanakan suara publik Bagi Indonesia yang berdaulat, demokratis, bermartabat, berkeadilan sosial, dan berkontribusi aktif Pada Keamanan Dunia dunia.

(nah/nah)