Moratorium FK Di PTN hingga Permasalahan Favoritisme Sekolah Unggulan

Pembantu Pemimpin Negara Pembelajaran Tinggi, Sains dan Keahlian (Mendiktisaintek) Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro buka-bukan soal Keputusan prioritasnya. Di masalah otonomi kampus, niat menyetop pembukaan fakultas kedokteran (FK) Di perguruan tinggi negeri (PTN) hingga Permasalahan favoritisme sekolah unggulan.

Satryo dikenal sebagai penggagas Konsep otonomi kampus Di Indonesia. Konsep tersebut diperkenalkan Di ia menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pembelajaran Tinggi Ke tahun 2000 lalu. Satryo memegang jabatan tersebut mulai 1999 hingga 2007. Pada menjabat, ia mengungkapkan bahwa kementerian Pembelajaran sejumlah Bangsa banyak yang “berguru” soal otonomi kampus kepadanya.

Ditemui detikEdu Di kantornya Ke Jumat (10/1/2025), Mendikti Satryo melontarkan kritikan bahwa otonomi kampus yang digagasnya belum bisa dijalankan sepenuhnya Di Indonesia.

Di Taklimat Media 2025 lalu, Satryo mengungkapkan kesalahkaprahan Di penerapan otonomi kampus yang bukan pembiayaan. Kepada detikEdu, Satryo mengatakan Ide Akansegera menyetop pembukaan Fakultas Kedokteran (FK) Di PTN-PTN yang sebenarnya Untuk mendulang pendanaan.

Di sisi mahasiswa, terutama Yang Berhubungan Bersama pembiayaan kuliah, pihaknya Ditengah mengupayakan kenaikan besaran KIP Kuliah per mahasiswa, jumlah mahasiswa yang dibiayai, dan skenario komponen pembiayaannya. Ia mengatakan skenario KIP Kuliah paling efektif jika diberikan penuh Ke komponen uang kuliah maupun biaya hidup.

Satryo juga mengatakan perihal revisi peraturan Yang Berhubungan Bersama akreditasi tersebut berhubungan Bersama upaya mewujudkan otonomi perguruan tinggi yang Di ini terhambat over-regulasi. Diharapkan, dosen Di Di menjadi lebih fokus Ke Pembelajaran, Studi, dan pengabdian Ke Kelompok.

Tak ketinggalan, Satryo juga angkat bicara soal tunjangan kinerja (tukin) dosen 2025 yang dikabarkan tidak Bersama Sebab Itu cair. Satryo mengatakan pihaknya sudah mengajukan tambahan Biaya Rp 2,6 triliun Di Kementerian Keuangan Yang Berhubungan Bersama pembayaran tukin dosen. Tukin ini Akansegera cair Ke 2025 jika sudah Menyambut persetujuan Di Kemenkeu dan Badan Biaya (Banggar) Wakil Rakyat.

Guru Besar Institut Keahlian Bandung (ITB) ini juga berharap bahwa universitas membawa dampak Untuk Lokasi Di mana kampus itu berdiri.

Mengenai Ketahanan Inisiatif Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Satryo mengatakan Inisiatif-programnya masih Di proses peninjauan manfaat dan relevansi. Inisiatif yang masih bermanfaat Akansegera dilanjutkan, sedangkan yang kurang bermanfaat diperbaiki.

“Kalau emang sama sekali nggak bisa perbaiki Sebab emang sudah nggak cocok, ya kita hentikan aja,” ucapnya.

Satryo juga Merespons masalah sekolah unggulan SMA Garuda yang dieksekusi Di bawah Kemendiktisaintek, alih-alih Kementerian Pembelajaran Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Termasuk Permasalahan favoritisme sekolah unggulan yang Ke periode Kemendikbudristek era Pemimpin Negara Jokowi lalu coba dihilangkan Bersama Keputusan zonasi.

Komentar juga disampaikan kepada sekolah kedinasan Di bawah kementerian/lembaga pemerintah. Masalah ketimpangan dana sekolah kedinasan dibanding PTN, Satryo menjelaskan alasan ketimpangan Biaya PTN (Rp 7 triliun) dibandingkan sekolah kedinasan (Rp 32 triliun). Sekolah kedinasan tidak dipungut biaya Agar biaya operasionalnya besar, sedangkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat Memikat iuran Di siswanya. Padahal Di segi jumlah, lebih banyak jumlah PTN.

Satryo juga mengatakan bahwa seharusnya sekolah kedinasan juga mendidik SDM Di lingkungan sendiri, tidak dibuka Untuk umum.

(nwk/pal)