Langkah Baik Tapi Banyak Risiko

Koordinator Nasional Jaringan Pemantauan Belajar Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji beri tanggapan perihal usulan agar makan bergizi gratis (MBG) diberikan menjadi uang tunai kepada orang tua siswa. Usul ini disampaikan Bersama Wakil Ketua Komisi IX Lembaga Legis Latif RI, Charles Honoris usai banyaknya Perkara Hukum Hukum keracunan MBG.

Ubaid menilai langkah terbaik Sebagai menyelesaikan berbagai persoalan yang ada Ke MBG adalah Bersama menghentikan Sambil Langkah ini. Pemerintah harus Menilai total dan memperbaiki sistem Langkah ini.

“Menurut Saya langkah terbaik adalah menghentikan Sambil MBG ini dan evaluasi total sembari perbaiki sistem, dan bisa juga cari berbagai alternatif model lain,” tuturnya kepada detikEdu dihubungi Lewat pesan singkat, Sabtu (20/9/2025).

Yang Berhubungan Bersama usulan MBG menjadi uang tunai yang diberikan kepada orang tua, Ubaid menyebut ini langkah yang baik Lantaran dana langsung terserap. Tetapi, langkah ini juga Memiliki banyak risiko, seperti uang tidak digunakan Sebagai keperluan pemenuhan gizi.

Ia menyarankan cara pengelolaan MBG yang lebih sederhana dan tepat sasaran. Menurutnya lebih baik dana diberikan langsung kepada sekolah bersamaan Bersama dana Dukungan Operasional Sekolah (BOS).

Dana MBG Ke sekolah nantinya bisa dikelola Bersama Asosiasi Sekolah secara partisipatif dan akuntabel. Adapun menu MBG bisa disesuaikan Bersama kebutuhan anak dan menu lokal.

“Khusus dana Sebagai MBG ini dikelola Bersama Asosiasi Sekolah secara partisipatif dan akuntabel. Ini jauh lebih mudah dan disesuaikan Bersama kebutuhan anak dan menu lokal sekolah,” sarannya.

Urusan Makan, Bukan Prioritas Sektor Belajar

Ubaid juga menyoroti Biaya MBG yang menyedot dan menggerogoti dana Belajar 20 persen Untuk APBN. Bersama tegas, ia Mengungkapkan bila urusan makan bukanlah hal prioritas Ke sektor Belajar.

“Masih (ada) jutaan anak-anak yang putus sekolah, mereka butuh biaya, masih (ada) jutaan guru-guru yang belum tersertifikasi, dan masih banyak sekolah-sekolah kita yang kondisinya masih rusak,” tegasnya.

Berbagai hal yang ia sebutkan lebih baik diprioritaskan sebagai kebutuhan dasar Belajar serta tidak bisa diabaikan. Bila besaran Biaya MBG “memakan” Biaya Belajar, Ubaid menyebut hal ini bisa melanggar konstitusi.

“Jangan diabaikan lalu dana Belajar digunakan Sebagai keperluan MBG, jangan begitu pengelolaannya. Bisa melanggar konstitusi lo, kalo MBG ini terus menggerogoti Biaya Belajar,” pungkasnya.

Istana Angkat Bicara Yang Berhubungan Bersama MBG Karena Itu Uang Tunai

Seperti yang disampaikan Sebelumnya Itu, usulan MBG menjadi uang tunai dikatakan Bersama Wakil Ketua Komisi IX Lembaga Legis Latif Untuk Fraksi PDIP Charles Honoris. Ia menyoroti standard operating procedure (SOP) Ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kurang baik dan membuat banyaknya Perkara Hukum Hukum keracunan terjadi.

Ia curiga bila Perkara Hukum Hukum keracunan yang terjadi Ke sejumlah Area akibat tidak dijalankannya SOP Untuk BGN Bersama baik Bersama SPPG. Charles Merangsang BGN mencoba pola lain Untuk penyediaan MBG, seperti Menyediakan uang langsung kepada orang tua siswa.

Yang Berhubungan Bersama hal ini, Pejabat Tingginegara Sekretaris Bangsa Prasetyo Hadi angkat bicara. Menurutnya, ide tersebut sah-sah saja, Tetapi Prototipe pemberian makan siang secara langsung kepada murid Dikatakan pemerintah adalah skema terbaik.

Seluruh ide yang disampaikan publik Yang Berhubungan Bersama Langkah MBG Berencana ditampung Bersama pemerintah Sebagai diperbaiki.

“Kalau nanti ada catatan ya kita akui dan kita perbaiki,” kata Prasetyo dilansir Untuk detikfinance.

(det/pal)