Komisi X Wakil Rakyat Harap Tak Ada Aksi Penolakan Dosen ASN soal Tukin

Wakil Ketua Komisi X Wakil Rakyat MY Esti Wijayati berharap tidak ada Protes dosen ASN Kementerian Pembelajaran Tinggi, Sains, dan Ilmu Pengetahuan (Kemendiktisaintek) atas tukin dosen yang belum cair. Esti mengatakan pihaknya satu suara Bersama dosen ASN Ke bawah Kemendiktisaintek Untuk meminta kejelasan Biaya tukin.

Diketahui, Aliansi Dosen ASN Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia (Adaksi) menuntut Pemerintah Untuk membayarkan tunjangan kinerja (tukin) Untuk dosen ASN yang belum cair Dari 2020. Para dosen ASN disebut Berencana melaksanakan unjuk rasa serentak secara nasional jika Pemerintah belum memberi kepastian Yang Berhubungan Bersama pembayaran tukin sampai Jumat (24/1/2024).

“Saya justru kasihan kalau dosen-dosen harus Aksi Penolakan, Menerbitkan biaya yang harus datang Ke sini,” kata Esti usai Pertemuan kerja Komisi X Wakil Rakyat Bersama Kementerian Pembelajaran Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Ke Gedung Wakil Rakyat Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Tukin Dosen Ke Raker Komisi X Bersama Kemendiktisaintek

Esti mengatakan pihaknya Berencana mempertanyakan kejelasan soal tukin dosen dan hasil keputusan Kemendiktisaintek, Badan Biaya Wakil Rakyat, dan Kementerian Keuangan Yang Berhubungan Bersama tukin dosen Ke Pertemuan kerja Komisi X Bersama Kemendiktisaintek besok, Kamis (23/1/2025).

“Bahwa Komisi 10 sudah mengakomodir itu dan sudah memperjuangkan, hari besok lah kami Berencana mempertanyakan bagaimana keputusan mengenai itu,” ucapnya.

“Dan Lalu soal tukin ini saya kira juga menjadi hal pokok. Ini saya katakan, hal pokok, bukan sekadar bahan Pertemuan, tetapi hal pokok yang kita juga Berencana meminta secara tegas kepada Diktisaintek,” ucapnya.

Ia menggarisbawahi, Kemendiktisaintek masih Untuk proses restrukturisasi Agar butuh waktu menyelesaikan soal tukin dosen. Situasi ini dapat membuat pencairan tukin dosen mundur.

“Tidak Bisa Jadi Biaya itu dikeluarkan Bersama struktur yang belum tertata Lantaran harus ada penanggung jawabnya. Maka kami juga tentu mencoba Menyediakan pemahaman, tetapi juga meminta kepada pemerintah Untuk Lalu cepat lakukan restrukturisasi agar Lalu jelas bagaimana-siapa harus bertanggung jawab,” katanya.

“Kalau jawabannya mandek Ke Kemenkeu, maka kita Berencana pertanyakan kepada Kemenkeu. Kalau jawabannya adalah Lantaran struktur belum selesai, tentu saya Berencana menegaskan, kami Berencana menegaskan, segera selesaikan restrukturisasi Untuk Lalu seluruh Inisiatif bisa berjalan Bersama baik. Bersama Sebab Itu tidak ada alasan, kita mundur dulu nih, nggak bisa, kasihan yang menunggu,” kata Esti.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi X Wakil Rakyat RI Lalu Hadrian Irfani Sebelumnya Itu Mengungkapkan Kemenkeu sudah menyetujui Biaya tukin dosen ASN Rp 2,5 triliun Untuk pengajuan Kemendiktisaintek sebesar Rp 10 triliun.

Lalu Ari mengatakan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro Sebelumnya Itu menyampaikan bahwa Kemenkeu sudah menyetujui hitungan Biaya tukin dosen ASN yang diajukan.

“Tetapi Untuk kepastian besaran tukin dosen ASN, kita tunggu data resmi Untuk Kemenkeu dan Kemendiktisaintek. Yang jelas kami Berencana kawal pencairan tukin dosen sampai tuntas,” kata Lalu Ari Ke Jakarta, Jumat (17/1/2025), dikutip Untuk laman Wakil Rakyat.

“Pencairan tukin dosen memang harus berhati-hati agar tidak ada aturan yang dilanggar. Kami harap para dosen bersabar. Komisi X Berencana terus mengawal pencairan tukin dosen,” ucapnya.

Ia mengatakan tahap Lanjutnya adalah Pemerintah menyiapkan regulasi dan administrasi pencairan tukin. Kemungkinan, pembayaran tukin dosen yakni secara penuh atau Bersama skema alternatif seperti penambahan tunjangan sertifikasi dosen.

Untuk Kontek Sini, Perpres dibutuhkan sebagai dasar hukum pencairan tukin dosen. Perpres tersebut diharapkan mengatur secara rinci dan jelas tentang pencairan tukin.

(twu/nwk)