Jakarta –
Tindak Kejahatan pemerasan dan gratifikasi yang terjadi Di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menggemparkan dunia Pembelajaran tinggi. Peristiwa ini Setelahnya Itu memicu berbagai respons, termasuk adanya pihak yang mengusulkan dihapuskannya seleksi mandiri perguruan tinggi negeri.
Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Eduart Wolok mengatakan jalur mandiri dibutuhkan salah satunya supaya perguruan tinggi bisa melakukan penerimaan mahasiswa Mutakhir secara afirmatif. Jika dihapuskan, maka Akansegera ada konsekuensinya.
“Jalur mandiri itu kita butuhkan termasuk Untuk bagaimana menyesuaikan Di Kebugaran geografis demografis Di Daerah masing-masing PTN agar supaya bisa melakukan proses penerimaan yang afirmatif. Dan itu kan ada dampaknya gitu ya,” kata Eduart kepada detikedu Ke Minggu (23/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kalau memang mau dihilangkan, berarti ada konsekuensi yang memang harus kita terima dan kita jalani bersama,” tambahnya.
Yang Terkait Di Tindak Kejahatan Unsoed, Eduart menyebut pihaknya menilai hal ini murni Kegagalan oknum pimpinan PTN. Sebab, MRPTNI juga sudah melakukan Pertemuan pleno penetapan hasil seleksi Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas sistem seleksi.
“Kami sudah berkoordinasi Di Pak Pembantu Presiden Tim Menteri, kita Akansegera melakukan evaluasi ya Yang Terkait Di Di Tindak Kejahatan ini. Lantaran jangan sampai Tindak Kejahatan Di satu PTN lantas seolah-olah sistem seluruh seleksi mandiri yang dilaksanakan Dari PTN bermasalah,” ungkap Eduart.
Ia menegaskan pihaknya juga tetap Akansegera melakukan evaluasi dan Memperoleh masukan Untuk proses seleksi yang jauh lebih baik.
Wakil Rakyat Usul Pembenahan Sistem Seleksi Mahasiswa
Wakil Ketua Komisi X Wakil Rakyat RI, Lalu Hadrian mengusulkan adanya pembenahan sistem seleksi mahasiswa Mutakhir, usai Tindak Kejahatan Unsoed terkuak. Ia juga mewanti-wanti agar jangan sampai maba yang sudah diperas justru menjadi korban kedua.
“Intinya, mahasiswa jangan menjadi korban kedua. Yang harus dibenahi adalah sistem penerimaan dan orang-orang yang menyalahgunakan kewenangannya,” ungkapnya kepada detikcom (23/8/2026), dikutip Di detiknews.
Di sisi lain, ia juga menyarankan agar maba yang diduga masuk Unsoed Melewati pemerasan dicek satu per satu. Akansegera tetapi, ia meminta agar maba-maba tersebut tidak langsung dihukum atau dikeluarkan Lantaran bisa Dari Sebab Itu merupakan korban pemerasan.
“Untuk mahasiswa yang diduga masuk Melewati praktik tersebut, jangan langsung dihukum atau dikeluarkan. Harus dilihat satu per satu. Kalau mereka atau orang tuanya justru menjadi korban pemerasan, tentu mereka tidak boleh dikorbankan lagi,” kata dia.
“Akan Tetapi, kalau terbukti ada yang sengaja membeli Bangku dan penerimaannya tidak memenuhi Syarat akademik, kampus perlu melakukan pemeriksaan secara adil dan transparan,” imbuh Lalu.
(cyu/nah)
Cicin Yulianti
Jurnalis detikcom. Lulusan Jurnalistik Unpad, Di detikcom Sebelum 2022. Spesialis menulis topik Pembelajaran, kampus, sekolah, beasiswa, Kajian, dan kehidupan pelajar/mahasiswa.
`;
constructor() {
super()
this.attachShadow({ Tren: “open” })
this.shadowRoot.innerHTML = TentangPenulis.html
}
async connectedCallback() {
if (elementType === ‘single’) return false;
this.SwiperClass = Swiper;
const swiperContainer = this.shadowRoot.querySelector(‘.mySwiper’);
new this.SwiperClass(swiperContainer, {
slidesPerView: 1,
spaceBetween: 18,
navigation: {
nextEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-next”),
prevEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-prev”),
},
pagination: {
el: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-pagination”),
clickable: true,
},
});
}
}
customElements.define(elementTemplate, TentangPenulis)
Artikel ini disadur –> Detiknews.id Indonesia: Ketua Majelis Rektor Sebut Kenapa Jalur Mandiri Perlu- Ada Konsekuensi Jika Dihapus
