Gaya PTN Buka Fakultas Kedokteran, Mendikti Satryo: Kita Stop Dulu Aja!

Pejabat Tingginegara Pembelajaran Tinggi, Sains, dan Ilmu Pengetahuan, Satryo Soemantri Brodjonegoro meminta Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menghentikan pembukaan Fakultas Kedokteran (FK) Terbaru. Ia pun mengakui pendirian FK merupakan salah satu upaya kampus Sebagai Merasakan pendanaan.

“Kita stop dulu aja penambahannya (FK) itu,” ujar Satryo Di Memperoleh wawancara detikedu Ke Kantor Kemendiktisaintek, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (10/1/2024).

Mantan Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) tersebut mengatakan memang Pada ini ada keluhan kekurangan Praktisi Medis Ke sejumlah Area terutama kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hanya saja menurutnya, solusi memenuhi kebutuhan tersebut bukan Di menambah jumlah FK. Tetapi, Di menambah kuota mahasiswa Ke FK yang telah berdiri Ke Di Area 3 T.

“Kalau butuh Praktisi Medis, jangan buka FK. Tambahlah kuota mahasiswa FK yang ada Ke tempat-tempat tertentu. Misalnya mau nambah Praktisi Medis Sebagai Ke 3T. Nah carilah FK yang sudah ada, existing, Didekat 3T. Tambahlah kuotanya, berapa orang kebutuhannya, didik, lalu salurkan Ke 3T,” katanya.

Ia melanjutkan,”Jangan bikin FK Terbaru. FK Terbaru bikinnya lama, lulusin enggak tau kapan. Ya kalau mutunya baik, kalau belum baik gimana? Di Sebab Itu, persepsi butuh Praktisi Medis Di buka FK itu enggak cocok.”

Seperti diketahui, sejumlah kampus negeri ramai-ramai membuka Inisiatif studi kedokteran. Tahun 2023 lalu tercatat, Institut Ilmu Pengetahuan Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan IPB University, Bogor mendirikan FK.

Selain 2 kampus tersebut, Di tahun yang sama Universitas Pembelajaran Indonesia (UPI), Bandung dan Universitas Negeri Surabaya juga mendirikan FK.

Upaya Kampus Mencari Pendanaan

Satryo yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembelajaran Tinggi Di periode 1999-2007 lalu mengungkapkan pembukaan FK Ke berbagai kampus tersebut adalah upaya Sebagai Merasakan dana. Menurut Satryo Bantuan Penurunan Nilai Mata Uang pemerintah Sebagai PTN hanya Sebagai mendanai sepertiga Di kebutuhan total kampus.

“Kebutuhan kampus yang dibantu pemerintah hanya sepertiganya Di total. Sepertiganya lagi Di SPP mahasiswa. Sepertiganya lagi Di pendapatan tambahan seperti Eksperimen dan macam-macam itu,” katanya.

Malahan, menurut Satryo ada anggapan, pemerintah bisa Mengurangi pemberian dana Sebagai kampus yang telah Memiliki status PTN Berbadan Hukum. Kampus pun diminta mencari dana Sebagai memenuhi kebutuhannya.

“Seharusnya gak boleh. Saya katakan meski statusnya otonomi, pemerintah tetap Menyediakan porsi yang Pada ini diberikan. Jangan dikurangi. Apabila ada kelebihan bisa dipakai peningkatan mutu,” ujar Satryo.

Akhirnya kampus mencari dana tambahan Di berbagai macam cara. Misalnya menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan membuka FK Di alasan agar kampus bisa tetap hidup.

“Di kita carikan lagi bagaimana sih kita menata kelola. Satu pihak memang kampus saya lihat ada yang kurang efisien. Ada yang boros memang. Tapi ya kita benahi lagi,” ujarnya.

(pal/nwk)