Dosen Protes Hari Ini Tuntut Hak Tukin, Guru Besar UGM Singgung Keseriusan Pemerintah

Aliansi Dosen Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Melakukan Protes Ke sejumlah titik, termasuk Ke Di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). Para Dosen ASN menuntut hak tunjangan kinerja (tukin) yang belum dibayarkan Dari pemerintah Sebelum 2020.

Mengetahui Kebugaran ini, Guru Besar Ekonomi Ke Fakultas Ekonomika dan Usaha, Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr R Agus Sartono, MBA, mengatakan bahwa penundaan pembayaran hak tukin sebagai sebuah keteledoran yang tidak perlu.

“Yang Terkait Di Di tukin dosen yg tertunda Sebelum 2021 (2020/2021)-sekarang, sungguh ini boleh dibilang suatu keteledoran (pemerintah) yang tidak perlu,” katanya kepada detikEdu, Pada dihubungi Senin (3/2/2025).

“Atau memang Ke periode yang lalu tidak ada kesungguhan Bagi memperjuangkan nasib dosen. Ke sisi lain Permintaan Pada dosen begitu tinggi, Sambil Itu insentif tidak diperhatikan,” imbuhnya.

Bagi diketahui, bahwa Sebelum terbitnya Peraturan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Belajar dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Syarat Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Ke Lingkungan Kementerian Belajar dan Kebudayaan (Permendikbud 49/2020), dosen ASN belum pernah Merasakan tukin. Ini artinya, Pada lima tahun, hak mereka belum dipenuhi Dari pemerintah.

Kekhawatiran Pada Lulusan yang Ingin Menjadi Dosen

Agus menilai, pembayaran tukin sebagai hak dosen yang tertunda ini, bisa memunculkan kekhawatiran Mutakhir. Salah satunya pandangan mengenai profesi dosen.

“Saya justru khawatir Ke Di Berencana kesulitan merekrut cream de la creamer – lulusan terbaik Bagi menjadi dosen,” ucap Agus.

“Sambil Itu insentif Bagi profesi/berkarier Ke luar jauh lebih baik. Jika ini dibiarkan, maka dampaknya nanti Ke luaran Belajar tinggi,” tambahnya.

Untuk Situasi Ini, Agus turut mempertanyakan gagasan besar Pemerintah RI Untuk menyongsong masa Di. Terutama Yang Terkait Di gembar-gembor Penanaman Modal Untuk Negeri sumber daya manusia.

“Karena Itu sebenarnya seriuskah Penanaman Modal Untuk Negeri sumber daya manusia itu? Belum lagi impian menyongsong ‘Indonesia Emas’, apakah serius Berencana diwujudkan?” ujarnya.

Rombak-Pisah Kementerian Belajar Tinggi, Haruskah Disalahkan?

Agus turut menyoroti pemisahan kementerian Ke lingkup Belajar Ke periode pemerintahan yang Mutakhir. Ia berpendapat pemisahan kementerian Bisa Jadi dijadikan alasan.

Menurutnya, Ke masa transisi (pemerintahan lama Ke Mutakhir), mitigasi Aturan strategis (tetap) dilakukan.

“Bukankah tidak lagi start from zero? Lantaran Ke periode 2014-2019 sudah ada Kemenristekdikti. Saya tentu menaruh harapan besar, agar jangan sampai kelambatan Ke awal tahun ini lalu mengakibatkan munculnya pemikiran Ke periode berikutnya digabung lagi,” papar Ketua DPP Ikatan Alumni Lemhannas Provinsi DIY tersebut.

Lebih Jelas, ia menilai, jika Ke periode 2019-2024 Dikti tetap Karena Itu kementerian tersendiri seperti 2014-2019, maka Kebugaran bisa berbeda.

“Semoga kita tidak Lagi bermain poco-poco atas Penanaman Modal Untuk Negeri jangka panjang Ke human capital. Kemajuan satu bangsa sangat ditentukan atas komitmen pemimpin Pada peningkatan Mutu human capitalnya,” tuturnya.

Agus juga menyoroti hal lain, terutama Yang Terkait Di lembaga yang ingin membangun sekolah dan menangani Belajar. Hal ini bisa membuat APBN Belajar tersebar dan tidak fokus.

“Satu hal lagi yang justru menurut saya agak mengganggu adalah kecenderungan Ke sebagian kementerian dan lembaga Ke luar Kemdikbud, Kemenristekdikti dan Kemenag, yang berlomba-lomba membangun sekolah dan menangani Belajar,” ungkapnya.

“Sebab dana 20% APBN Bagi Belajar makin tersebar dan tidak fokus. Belum lagi persoalan kebocoran Ke tingkat sekolah,” pungkasnya.

(faz/nah)