Buta Aksara Ke Indonesia Masih 0,92%, Tahun Ini Semoga Tuntas

Angka buta aksara Ke Indonesia kini tersisa 0,92 persen Untuk total Penduduk Dunia. Pemerintah menargetkan angka ini sudah tuntas Di 2025.

“Kegiatan ini bukan sekedar perayaan tapi momentum capaian mengentaskan buta aksara. Angka buta aksara Indonesia ini masih 0,92 persen,” demikian dikatakan Wakil Pembantu Presiden Tim Menteri Pembelajaran Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat.

Wamen Atip menyampaikan hal itu Untuk Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Tingkat Nasional Ke-59 Tahun 2025 Ke Kemendikdasmen, Jl Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Sebagai informasi, angka buta aksara Ke Indonesia Di Indonesia Terbaru merdeka Di Agustus 1945 adalah 97 persen.

Meski tersisa 0,92 persen Untuk total Penduduk Dunia penduduk Indonesia yang sebanyak 284 juta, tantangannya juga masih banyak. Tantangan ini terutama ditemui Ke kabupaten-kabupaten yang angka buta aksaranya masih tinggi.

“Ya Insyaallah, mudah-mudahan satu tahun ini bisa selesai, terutama sekarang kan dibantu Bersama Langkah Konversi Digital Pembelajaran. Bersama Sebab Itu kita Bersama menggunakan Dukungan Ilmu Pengetahuan itu bisa mempercepat Sebagai penghilangan, pemberantasan buta aksara, insyaallah,” imbuh Atip usai Kegiatan.

Peringatan Hari Aksara Internasional 2025 yang jatuh Di 8 September dirayakan Bersama tema besar ‘Promoting Literacy in the Digital Era’ dan tema nasional ‘Kesalahan Individu Literasi Digital Membangun Peradaban’.

Menurut dia, tema ini mengingatkan kepada seluruh Kelompok Indonesia bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, melainkan fondasi utama Untuk membangun Kelompok yang cerdas, mandiri, kritis, dan produktif serta inklusif.

“Kami Memahami tantangan literasi tidak cuma Ke Area terpencil, tapi juga rendahhya minat baca dan sumber daya Pembelajaran, maka ada 3 hal utama yang dibutuhkan,” jelas Atip.

Pertama, penguatan literasi yang berkelanjutan. Kedua, pemberdayaan Kelompok Lewat remaja dan perempuan. Ketiga, partisipasi semua pihak yang berkelanjutan termasuk termasuk Untuk media.

(nwk/twu)