Pejabat Tingginegara Pembelajaran Tinggi Prancis Philippe Baptiste Memperkenalkan perubahan besar Ke platform daring penerimaan mahasiswa nasional, Parcoursup, Ke Senin (26/10/2026). Perubahan awal dijadwalkan mulai berlaku Ke 2027, Sebelumnya sistem tersebut diganti sepenuhnya Ke 2028.
Langkah ini diambil Sebagai meredam kemarahan mahasiswa Sesudah berminggu-minggu terjadi Aksi Massa besar seperti dikutip Untuk AP. Aksi Massa tersebut dipicu Didalam persoalan Pembelajaran dan kenaikan biaya hidup, serta diwarnai bentrokan Didalam aparat, penjarahan, dan perusakan fasilitas publik.
Parcoursup merupakan platform yang digunakan siswa Sebagai mendaftar Di perguruan tinggi dan berbagai Inisiatif Pembelajaran tinggi lainnya sekaligus Memperoleh keputusan seleksi. Menurut Kementerian Pembelajaran Tinggi Prancis, jumlah pendaftar Lewat sistem ini mencapai Pencapaian 1,05 juta orang Ke 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Platform tersebut menjadi salah satu sasaran Keluhan Masyarakat Sebab siswa mengkritik kriteria seleksi yang dinilai tidak transparan dan akses yang tidak setara Sebagai masuk Di Inisiatif studi pilihan mereka.
Selain persoalan penerimaan mahasiswa, para pelajar menuntut perbaikan Situasi belajar-mengajar. Mereka menilai ruang kelas terlalu padat, Sambil jumlah guru dan tenaga pengajar Di perguruan tinggi belum memadai. Peningkatan Dukungan keuangan mahasiswa juga menjadi salah satu Keinginan.
Pemerintah merespons Didalam menjanjikan sejumlah reformasi, mulai Untuk perubahan mekanisme seleksi, penambahan tempat Di perguruan tinggi dan tenaga pengajar, hingga pendanaan renovasi sekolah dan universitas.
Akan Tetapi, Keinginan demonstran tidak lagi terbatas Ke Pembelajaran. Gerakan tersebut juga meluas Didalam melibatkan pekerja yang meminta keringanan atas kenaikan biaya hidup.
Reformasi Parcoursup Mutakhir Tuntas Ke 2028
Penggantian Parcoursup secara penuh dijadwalkan berlangsung Ke 2028. Artinya, penyelesaian reformasi tersebut Berencana menjadi tanggung jawab pemerintahan penerus Kepala Negara Emmanuel Macron.
Macron tidak dapat mencalonkan diri Sebagai masa jabatan ketiga secara berturut-turut Ke pemilihan Kepala Negara 2027. Sebab itu, sistem penerimaan mahasiswa yang Mutakhir kemungkinan Berencana dilaksanakan Sesudah ia meninggalkan jabatan.
Meski pemerintah telah Memperkenalkan Ide penggantian, sistem Mutakhir tersebut masih harus dirancang. Perubahan peraturan perundang-undangan juga Mungkin Saja diperlukan, Supaya sejumlah keputusan penting belum ditetapkan.
Sebelumnya sistem Mutakhir diterapkan, pemerintah berjanji memperbaiki mekanisme seleksi Lewat Parcoursup Sebagai penerimaan mahasiswa 2027.
Perguruan tinggi Berencana diminta memublikasikan kriteria seleksi secara lebih terperinci. Platform tersebut juga Berencana menyediakan penjelasan atas setiap penolakan. Di Itu, institusi Pembelajaran wajib Memberi alasan keputusan seleksi jika diminta Didalam pelamar.
Pemerintah juga membentuk Federasi yang melibatkan pelajar dan guru Sebagai menyusun rekomendasi awal Bagi sistem pengganti Parcoursup. Rekomendasi tersebut ditargetkan selesai paling lambat akhir November. Jika perubahan yang diusulkan memerlukan dasar hukum Mutakhir, pemerintah Berkata Berencana mengajukan rancangan undang-undang.
Langkah-langkah tersebut diharapkan menjawab Komentar mengenai ketidakjelasan proses seleksi dan ketimpangan akses Di Inisiatif studi pilihan.
Pemerintah Janji Tambah Tempat Kuliah, Beasiswa, dan Tenaga Pengajar
Selain memperbaiki mekanisme penerimaan, pemerintah Prancis menjanjikan tambahan 15.000 tempat Di Pembelajaran tinggi Pada 2027 dan 2028. Sebagian besar tempat Mutakhir tersebut Berencana dialokasikan Sebagai Inisiatif vokasi dan teknis.
Dukungan keuangan mahasiswa juga Berencana ditingkatkan mengikuti Kenaikan Fluktuasi Harga Dan Jasa mulai tahun akademik 2027. Sebagai memperbaiki Situasi belajar Di sekolah, pemerintah berjanji membatasi jumlah siswa Di sejumlah kelas tahun pertama sekolah menengah atas menjadi maksimal 28 orang mulai 2027. Keputusan tersebut Berencana diprioritaskan Di sekolah yang melayani Kelompok kurang mampu.
Pemerintah juga membatalkan Ide pemangkasan posisi guru Di sekolah menengah dan menjanjikan 500 posisi tambahan. Meski demikian, Keputusan tersebut belum sepenuhnya menjawab Keinginan pelajar. Perbedaan Di permintaan tambahan 250.000 tempat kuliah dan komitmen pemerintah sebanyak 15.000 tempat Menunjukkan masih adanya kesenjangan Di Keinginan demonstran dan konsesi yang diberikan.
Reformasi Pembelajaran yang dijanjikan pemerintah juga mencakup perbaikan infrastruktur. Pemerintah mengusulkan pinjaman berbunga rendah hingga 4 miliar euro atau Di USD 4,5 miliar (Rp 81 triliun) Bagi pemerintah Daerah Sebagai renovasi sekolah sampai 2030.
Di Itu, pemerintah menyiapkan Inisiatif terpisah senilai 1 miliar euro atau Di USD 1,1 miliar (Rp 20 triliun) Sebagai renovasi universitas hingga 2029. Komitmen pendanaan tersebut dirancang Sebagai memperbaiki fasilitas Pembelajaran, termasuk Di Daerah yang membutuhkan Dukungan lebih besar.
Aksi Massa Mulai Mereda, tetapi Keinginan Belum Tuntas
Gelombang Aksi Massa Di Prancis mencapai salah satu titik terburuk Untuk beberapa tahun terakhir Ke 17 Oktober. Aksi Massa yang menyoroti pendanaan sekolah dan kenaikan biaya hidup itu berubah menjadi kerusuhan Di sejumlah Daerah.
Sejumlah demonstran membakar benda-benda Di jalan, menjarah toko, bentrok Didalam polisi, dan menyerang gedung publik. Di Marseille, massa sempat menerobos Balai Kota. Ke Di Yang Sama, Balai Kota Limoges yang berasal Untuk abad Di-19 dibakar hingga atap dan menara jamnya runtuh.
Di 2.400 orang ditangkap Yang Terkait Didalam rangkaian Aksi Massa tersebut. Meski demikian, ratusan ribu orang lainnya mengikuti Aksi Massa secara damai.
Dua kelompok pelajar sekolah menengah menyambut sebagian konsesi pemerintah, tetapi meminta Aksi Massa tetap berlanjut. Sikap tersebut disampaikan Sesudah perwakilan mereka bertemu Didalam Perdana Pejabat Tingginegara Sébastien Lecornu Ke Senin (26/10/2026).
“Kami telah berhasil mengakomodasi sebagian Keinginan para siswa. Saya menekankan kata ‘sebagian’,” kata Nathanaël Combary Untuk kelompok pelajar Renouveau Lycéen, dikutip Untuk AP News.
Perwakilan kelompok lainnya menilai konsesi pemerintah masih jauh Untuk Keinginan mereka. Clément Vieillot Untuk kelompok Mouvement Cachan 94 menyoroti permintaan pelajar Sebagai menambah 250.000 tempat Di perguruan tinggi.
Ke Di Yang Sama, pemerintah hanya menjanjikan tambahan 15.000 tempat Di Pembelajaran tinggi Pada 2027 dan 2028. “Kami hanya Memperoleh remah-remah dibandingkan Didalam apa yang kami minta,” ujar Vieillot.
Aksi Massa nasional Ke Sabtu berlangsung Didalam tingkat Tindak Kekerasan lebih rendah dibandingkan pekan Sebelumnya. Pemerintah Mengantisipasi jumlah peserta mencapai 410.000 orang, sedangkan penyelenggara menyebut jumlahnya hampir 800.000 orang.
Sebagai mencegah terulangnya kerusakan besar, aparat mengerahkan 70.000 personel polisi dan gendarmerie Di berbagai Daerah. Pejabat Tingginegara Untuk Negeri Laurent Nuñez mengatakan 1.435 orang ditangkap Di seluruh Prancis Yang Terkait Didalam Aksi Massa Ke akhir pekan tersebut.
Ke Senin, Kepala Negara Macron juga menjanjikan langkah konkret Sebagai menjawab Keinginan pelajar Di Melakukan Kunjungan Di Marseille, kota pelabuhan Di Prancis selatan.
“Saya telah meminta pemerintah Sebagai Merespons Keinginan yang sah dan menjadi akar gerakan Keluhan Masyarakat ini,” kata Macron.
Macron dan pemerintahan berhaluan Di yang dipimpinnya Sebelumnya Menyambut Komentar Sebab dinilai gagal merespons keluhan pelajar Dari Aksi Massa blokade sekolah menengah dimulai Ke pertengahan September.
Halaman 2 Untuk 2
(pal/pal)
Artikel ini disadur –> Detiknews.id Indonesia: Buntut Keluhan Masyarakat Siswa Di Prancis, Pemerintah Janji Ganti Sistem Seleksi Universitas
