Anggota Komisi X Wakil Rakyat Soroti Beasiswa Kemdiktisaintek, Kritisi Proyeksi SDM-Laporan Kajian

Jakarta –

Anggota Komisi X Wakil Rakyat Ledia Hanifa Amaliah mengkritisi beasiswa Hingga bawah naungan Kementerian Pembelajaran Tinggi, Sains, dan Ilmu Pengetahuan (Kemdiktisaintek). Ia salah satunya menilai perlu ada proyeksi SDM Untuk pemberian beasiswa.

Beasiswa yang dimaksud Di lain seperti Beasiswa Indonesia Maju (BIM), beasiswa Garuda, Beasiswa Pembelajaran Indonesia, Pemberian Pembelajaran ADik dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa Kemitraan Bangsa Berkembang (KNB), hingga beasiswa gelar dosen.

“Tentu ini ditujukan agar SDM Indonesia kualitasnya lebih baik. Persoalan mendasarnya lagi-lagi apakah kita punya peta SDM proyeksi promosi nominasi SDM-SDM Indonesia itu Berencana seperti apa Agar beasiswa itu tidak seperti diawur-awur gitu,” ucapnya.

Hal tersebut disampaikan Ledia Ke Raker Komisi X Wakil Rakyat Bersama Pembantu Ri Diktisaintek, Senin (21/9/2026), diakses Untuk kanal YouTube TVR Legislatif.

Timeline Beasiswa

Hingga Di itu, Ledia juga menyoroti Permasalahan timeline beasiswa Kemdiktisaintek Sebagai dosen yang tidak selaras Bersama waktu pembayaran uang kuliah tunggal (UKT). Ia menilai linimasa beasiswa semestinya dapat disesuaikan Bersama waktu pembayaran UKT Hingga perguruan tinggi yang notabene Hingga bawah naungan Kemdiktisaintek.

“Mereka mengajukan beasiswa, Akan Tetapi ternyata timeline pengajuan beasiswa Bersama timeline pembayaran UKT-nya tidak sejalan. Sebab kan sesungguhnya perguruan tinggi ada Hingga bawah Kemdikti. Mestinya itu sudah menjadi satu sistem, satu siklus yang sekaligus, Agar tidak dikejar-kejar gitu,” ujar Ledia.

Ia menekankan, hal ini perlu diperbaiki agar tidak ada lagi komplain dosen Di mengajukan beasiswa.

“Ini Untuk 2017 selalu berulang. Artinya ada hal yang tidak terselesaikan secara administratif,” ucapnya.

Beban Laporan Administratif Kajian

Ledia juga menyampaikan adanya keluhan beban penyelesaian laporan administratif Untuk penerima beasiswa atau Pemberian Kajian Kemdiktisaintek. Ia menyebut ada alternatif penyelesaian berbasis output.

“Kita juga punya beasiswa Kajian, Pemberian-Pemberian Kajian. Ternyata keluhannya adalah menyelesaikan laporan administratifnya jauh lebih sulit daripada mengerjakan risetnya. Tentu ini Karena Itu problem yang harus kita apa selesaikan bersama, apakah bisa misalnya selesaikan berbasis output, ya, dan lain sebagainya,” ucapnya.

Hal-hal tersbeut menurutnya menjadi catatan agar pembelanjaan Biaya yang telah disesuaikan Hingga pagu Biaya tahun Biaya (TA) 2027 Kemdiktisaintek dapat menjadi sistematis, bermanfaat Bersama tepat sasaran, dan sesuai Perancangan.

Ke raker yang sama, Pembantu Ri Diktisaintek Brian Yuliarto Sebelumnya Itu menyampaikan Kemdiktisaintek Merasakan tambahan Biaya Rp 1,276 triliun Sebagai pagu Biaya TA 2027. Tambahan Biaya ini diarahkan Sebagai mendukung pelaksanaan Pemberian Pembelajaran KIP Kuliah, Agar dapat memenuhi target sasaran 220 ribu mahasiswa Terbaru.

“Volume yang semula 966.632 orang telah ditambahkan menjadi 1.097.243 orang, atau mahasiswa barunya berjumlah 220.000 orang,” kata Brian.

Lebih Jelas, Kemdiktisaintek mengusulkan tambahan Biaya R 16,52 triliun Sebagai memenuhi kekurangan belanja pegawai, operasional, dan pemeliharaan kantor, beasiswa berjalan (ongoing), Pemberian operasional perguruan tinggi (BOPT), layanan LLDikti, serta Inisiatif-Inisiatif teknis Diktisaintek.

Di ini, pagu Biaya Kemdiktisaintek TA 2027 terdiri Untuk:

• Belanja operasional pegawai (komponen 001): Rp 17.978.393.650.000
• Belanja operasional Produk (komponen 002): Rp 880.444.117.000
• Pemberian operasional perguruan tinggi negeri (komponen 004): Rp 7.388.943.045.000
• Sekolah Garuda Terbaru dan Sekolah Garuda Transformasi (Inisiatif Nasional/PN): Rp 2.660.193.482.000
• Universitas Terbaru: medical university berbasis STEM (PN): Rp 4.000.000.000.000
• Peningkatan Kesejaganan dosen (Tunjangan Profesi Dosen non-PNS/TPD non-PNS): Rp 2.704.297.187.000
• Pro-kesra Pemberian sosial terintegrasi (KIP Kuliah, PN): Rp 16.667.014.000.000
• Tambahan Biaya pelaksanaan tugas dan fungsi Hingga bidang Pembelajaran: Rp 509.408.005.000
• Pelaksanaan fungsi tugas BIM: Rp 100.000.000.000

(twu/pal)