Daftar Pemakzulan Ri Hingga Berbagai Negeri Di Abad Hingga-21, Ada Indonesia

Jakarta –

Apakah detikers akhir-akhir ini pernah mendengar ‘pemakzulan’? Istilah ini dikaitkan Di tindakan pemberhentian Ri atau wakil Ri secara hukum. Di sejarahnya, pemakzulan pernah terjadi Di Ri Hingga berbagai Negeri, lo. Siapa saja?

Di abad Hingga-21 atau Dari 2001, ada beberapa peristiwa pemakzulan Ri Hingga berbagai Negeri. Alasan pemakzulan bermacam-macam, mulai Di Tindak Kejahatan penyuapan, Aturan yang melanggar hukum, sampai pertarungan politik.

Lalu Ri mana saja yang pernah dimakzulkan dan akhirnya turun Di jabatan Ri? Berikut daftarnya, dikutip International Business Times.

Daftar Pemakzulan Ri Hingga Berbagai Negeri Di Abad Hingga-21

1. Ri Korea Selatan

Di kurun waktu 10 tahun, Korea Selatan Menyaksikan pemakzulan Ri sebanyak dua kali. Pertama terjadi Di Ri wanita pertama Korea Selatan, Park Geun Hye, tahun 2017. Kedua terjadi Di Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan Dari Majelis Nasional Di 14 Desember 2024.

Park dituduh berkolusi dan menipu perusahaan multinasional seperti Samsung Di suap puluhan juta Matauang Asing, menurut The Guardian. Sambil Itu Yoon diberhentikan Sebab deklarasi darurat militer yang melanggar hukum.

2. Ri Brasil

Ri wanita pertama Brasil, Dilma Rousseff, dimakzulkan atas tuduhan memanipulasi Dana federal. Di 31 Agustus 2016, 61 senator memutuskan Sebagai mendukung pemecatannya, demikian dikutip Di International Business Times.

3. Ri Lituania

Dewan Lituania (Seimas) memberhentikan Ri Rolandas Paksas Di 6 April 2004 Setelahnya kurang Di 14 bulan menjabat. Pemakzulan ini dilakukan atas tuduhan Perdebatan politik, termasuk Kartu Kuning konstitusi.

4. Ri Paraguay

Di 21-22 Juni 2012, Ri Paraguay, Fernando Lugo Méndez, dimakzulkan Dari Kongres. Ia didakwa Di empat tuduhan penyalahgunaan wewenang jabatan pemerintahan dan dugaan keterlibatan Di konfrontasi Di polisi dan petani yang menewaskan 17 orang, demikian menurut The Guardian.

5. Ri Indonesia

Ri Hingga-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dimakzulkan Melewati Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Di 23 Juli 2001. Gus Dur dipuji Sebab membawa kembali Kedaulatan Rakyat dan kebebasan Hingga Indonesia.

Tetapi, lawan politik mengkritiknya Sebab pilihan Tim Pejabat Tingginegara Gus Dur dan pemerintahannya dinilai tidak stabil. Lawan politik Setelahnya Itu merekayasa tuduhan Penyalahgunaan Jabatan Sebagai memakzulkan Gus Dur. Sampai akhirnya dimakzulkan, Gus Dur tidak pernah terbukti Penyalahgunaan Jabatan.

Pemakzulan Hingga Indonesia

Hingga Indonesia sendiri, menurut Literatur Pemakzulan Ri/Wakil Ri Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Dari M. Laica Marzuki, UUD 1945 tidak menggunakan istilah pemakzulan, tetapi diberhentikan dan pemberhentian. Syarat ini termaktub Di Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Pasal 7A UUD 1945 menetapkan alasan-alasan pemakzulan Ri dan/atau wakil Ri Di masa jabatannya, yakni:

‘Terbukti telah melakukan Kartu Kuning hukum berupa pengkhianatan Di Negeri, Penyalahgunaan Jabatan, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ri dan/atau Wakil Ri’

Proses pemakzulan Hingga Indonesia tercantum Di Pasal 7B, poinnya yakni:

1. Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan pendapat

Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu menyampaikan pendapat bahwa Ri dan/atau wakil Ri diduga melakukan Kartu Kuning hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ri dan/atau wakil Ri. Pendapat ini merupakan Pada Di pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan permintaan kepada MK

Permintaan kepada MK harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir Di sidang paripurna. Sidang tersebut juga harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga Di jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

3. MK memeriksa dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat

MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari Setelahnya permintaan diterima.

4. Dewan Perwakilan Rakyat meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat

Jika MK memutuskan bahwa pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terbukti, Dewan Perwakilan Rakyat Mengadakan sidang paripurna Sebagai meneruskan usul pemberhentian Ri dan/atau wakil Ri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5. Majelis Permusyawaratan Rakyat Mengadakan sidang

Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib Mengadakan sidang Sebagai memutus usul pemberhentian paling lambat 30 hari Setelahnya Menyaksikan usul Di Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Ri atau wakil Ri diberi kesempatan menyampaikan penjelasan

Sebelumnya Membahas keputusan, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib Memberi kesempatan kepada Ri dan/atau wakil Ri Sebagai menyampaikan penjelasan Di Pertemuan paripurna.

7. Majelis Permusyawaratan Rakyat Membahas keputusan

Keputusan pemberhentian harus diambil Di Pertemuan paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat Di jumlah seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.

(faz/pal)