Jakarta –
Kepala Negara Prabowo Subianto Merangsang perluasan akses Pembelajaran gratis Di tiap jenjang Pembelajaran, termasuk perguruan tinggi. Kendati demikian, pakar Pembelajaran mengingatkan perlunya kajian komprehensif jika Aturan ini ditetapkan Di universitas.
Menurut Pakar Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Achmad Hidayatullah, Ph.D, Aturan tersebut perlu disertai Bersama pengendalian jumlah mahasiswa sesuai kapasitas perguruan tinggi. Ia melihat kapasitas penerimaan yang terlalu besar dapat Memangkas Standar pembelajaran.
“Padahal, lingkungan akademik yang suportif penting Untuk menumbuhkan growth mindset dan kemampuan menghasilkan innovative ideas,” kata Dayat, panggilan akrabnya, Untuk laman Umsura dikutip Minggu (4/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maka Itu, universitas perlu memprioritaskan Standar pembelajaran, bukan semata-mata mengejar jumlah mahasiswa.
“Pembelajaran tinggi perlu menempatkan Standar pembelajaran, bukan semata-mata jumlah mahasiswa, sebagai prioritas,” tegasnya.
Cegah Pungutan Liar Di Sekolah
Selain Pembelajaran tinggi, Prabowo juga menekankan Pembelajaran gratis Di tingkat sekolah. Dayat mengapresiasi komitmen tersebut. Akansegera tetapi, Dayat menyoroti pungutan-pungutan yang seringkali dikemas sebagai sumbangan sukarela.
Ketika sumbangan yang semestinya bersifat sukarela berubah menjadi kewajiban terselubung, Kepuasan tersebut menimbulkan tekanan Untuk orang tua. Beban tersebut tidak hanya berdampak Pada Kepuasan ekonomi keluarga, tetapi juga memengaruhi kenyamanan dan semangat anak Untuk belajar.
“Di lapangan masih ditemukan adanya pungutan yang mengatasnamakan sumbangan sukarela. Ketika sumbangan berubah menjadi kewajiban terselubung, orang tua dapat merasa tertekan, cemas, Malahan khawatir anaknya kehilangan kesempatan Untuk bersekolah,” jelasnya.
Implementasi Transformasi Digital Pembelajaran yang Proporsional
Selain persoalan kapasitas, Dayat Merangsang Transformasi Digital Pembelajaran agar ditempatkan secara proporsional. Ia mengingatkan, pembelajaran yang sepenuhnya dilakukan secara daring tanpa didukung infrastruktur, pedagogi, dan Komitmen yang memadai berisiko menghambat perkembangan kemampuan berpikir mandiri.
“Keahlian dapat memperluas akses, tetapi peran guru dan dosen sebagai pembimbing, pemberi umpan balik, penguat karakter, dan pemicu berpikir kritis tetap penting,” ujarnya.
Aturan Pembelajaran gratis perlu diiringi Bersama tata kelola Pembelajaran yang bersih, pengendalian komersialisasi Pembelajaran, dan penguatan Standar pembelajaran.
“Tujuannya bukan sekadar membuat Pembelajaran bebas biaya, tetapi menciptakan lingkungan belajar yang adil dan mampu menumbuhkan kepercayaan diri, kemampuan berpikir kritis, growth mindset, serta daya Perkembangan peserta didik,” pungkasnya.
(nir/twu)
`;
constructor() {
super()
this.attachShadow({ Gaya: “open” })
this.shadowRoot.innerHTML = TentangPenulis.html
}
async connectedCallback() {
if (elementType === ‘single’) return false;
this.SwiperClass = Swiper;
const swiperContainer = this.shadowRoot.querySelector(‘.mySwiper’);
new this.SwiperClass(swiperContainer, {
slidesPerView: 1,
spaceBetween: 18,
navigation: {
nextEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-next”),
prevEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-prev”),
},
pagination: {
el: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-pagination”),
clickable: true,
},
});
}
}
customElements.define(elementTemplate, TentangPenulis)
Artikel ini disadur –> Detiknews.id Indonesia: Pemerintah Perlu Batasi Jumlah Maba Per Kampus
