Pemerintah Wacanakan Batasi Game PUBG Usai Ledakan Di SMAN 72, Dewan Perwakilan Rakyat Respons

Jakarta –

Pemerintah Mengkaji Sebagai membatasi game online yang menggunakan senjata seperti Di permainan Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG). Pertimbangan ini muncul usai peristiwa ledakan Di SMAN 72 Kelapa Gading Jakarta Utara.

Pembantu Presiden Tim Menteri Sekretaris Negeri (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pertimbangan ini Di lain Yang Terkait Bersama potensi game bersangkutan Di memberi pengaruh buruk Bagi anak usia pelajar dan generasi masa Didepan.

“Beliau (Ri Prabowo) tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir Sebagai membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar Pada pengaruh pengaruh Di game online,” jelas Pembantu Presiden Tim Menteri Sekretaris Negeri (Mensesneg) Prasetyo Hadi Sesudah Pertemuan terbatas Bersama Ri Prabowo Di Kertanegara, Jakarta Selatan Ke Minggu (9/11/2025), dilansir Bersama detiknews.

Cari Tahu Penyebab

Merespons pertimbangan pembatasan game online seperti PUBG, Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Hetifah Sjaifudian mengatakan, terlepas Di wacana tersebut, penyelidikan yang Ditengah berlangsung memang harus didahulukan Sebagai memastikan penyebab seseorang dapat melakukan tindakan membahayakan diri dan orang lain.

Ia menjelaskan, langkah tersebut penting Sebagai memastikan satuan Pembelajaran maupun tempat publik lainnya aman Di bahaya serupa.

“Memang ada faktor penyebab gitu ya, seseorang bisa melakukan tindakan yang berbahaya baik Bagi dirinya, maupun Bagi orang lain kan Di sekolah, Justru bukan Di sekolah saja, (tapi juga) tempat-tempat publik lainnya. Nah itu yang memang menjadi catatan ataupun warning Bagi kita semuanya,” kata Hetifah Di Gedung BJ Habibie, Badan Kajian dan Pembaharuan Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

Upaya Pengamanan Di Berbagai Aspek dan Pihak

Hetifah Berkata, Ke Pada Yang Sama, banyak hal yang harus dilakukan berbagai pihak Sebagai memastikan Keselamatan Di sekolah maupun tempat publik lain. Upaya ini melibatkan tenaga Di bidang psikologi, bimbingan konseling, Kementerian Pembelajaran Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), guru, dan orang tua.

“Saya kira juga ilmu psikologi, maupun juga tadi bimbingan konseling, Justru Kementerian Dikdasmen Di Di kurikulumnya nanti, kita para orang tua pun harus memahami kehidupan anak kita dan juga perilaku mereka sehari-hari. Kalau Menunjukkan ada situasi yang berbeda, Bisa Jadi kita juga harus lebih peka ya. Guru-guru juga seperti itu,” ucapnya.

Hetifah menilai pembatasan game online seperti PUBG juga berkemungkinan dapat dilakukan. Kendati demikian, upaya pengamanan Di aspek lain menurutnya harus dilakukan.

“Termasuk juga Bisa Jadi itu (pembatasan game online), tapi itu bukan satu-satunya, banyak hal lain yang membuat situasi ini terjadi, termasuk juga sistem pengamanan Di sekolah dan hal lainnya,” ucapnya.

Contoh Game yang Mau Dibatasi

Sebelumnya Prasetyo Hadi mengatakan game online yang wacananya hendak dibatasi yakni game bernuansa Pertempuran menggunakan senjata api (senpi). Game first person shooter (FPS) ataupun battle royal seperti PUBG merupakan salah satu contohnya.

“Misalnya contoh, PUBG. Itu kan Di situ, kita Bisa Jadi berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, Di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali Sebagai dipelajari, lebih berbahaya lagi,” kata Prasetyo Hadi.

Ia mengatakan, pertimbangan pembatasan ini muncul lantaran game PUBG memungkinkan pemainnya merasakan sensasi menembak Manajer lain secara tidak langsung.

“Ini kan secara psikologis, terbiasa yang melakukan yang namanya Tindak Kekerasan itu sebagai sesuatu yang Bisa Jadi menjadi biasa saja,” sambungnya.

(twu/nah)