Bersama Aparat hingga Pejabat, Negeri Rusak Sebab Politik Oligarki

Kepuasan Indonesia Di disorot hingga mancanegara akhir-akhir ini. Sejumlah kekacauan yang terjadi, dipicu Bersama Keputusan seperti efisiensi Biaya, Pengurangan Tenaga Kerja massal, hingga Permasalahan kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaga Legis Latif).

Atas Kepuasan yang terjadi, Kelompok Bersama berbagai lapisan Lalu melakukan unjuk rasa Hingga sejumlah Lokasi. Tetapi, tragedi terjadi Hingga Jakarta Pada pengemudi ojek online yang Lagi bekerja, dilindas Bersama kendaraan taktis (rantis) milik Brimob hingga tewas, Di Kamis (28/8/2025) lalu.

Pakar Hukum dan Kelompok Universitas Gadjah Mada (UGM), Herlambang Perdana Wiratraman, mengatakan, brutalitas aparat terus menerus terjadi Hingga Indonesia. Ini sering kali tidak pernah diminta pertanggungjawaban secara terbuka.

“Kisah terbunuhnya Affan (korban tewas yang dilindas Kendaraan Pribadi Brimob), itu adalah refleksi Bersama rezim penguasa yang tidak pernah tegas Di persoalan-persoalan Tindak Kekerasan yang terus menerus terjadi dan tanpa pertanggungjawaban,” ungkapnya kepada detikEdu, ditulis Sabtu (30/8/2025).

Kepala Negara Harus Bertanggung Jawab Atas Hak Fundamental

Tak langsung merespons usai warga sipil dilindas Kendaraan Pribadi Brimob, Kepala Negara Prabowo Subianto Terbaru menyampaikan pernyataan Di esok harinya. Prabowo mengaku terkejut dan kecewa atas apa yang terjadi.

“Saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa Bersama tindakan petugas yang berlebihan,” kata Prabowo lewat video yang dibagikan kepada wartawan, Jumat (29/8/2025)

Kepala Negara juga meminta agar Tindak Kejahatan diusut sampai tuntas. “Saya sudah perintahkan agar insiden semalam diusut secara tuntas dan transparan,” tutur Prabowo.

Herlambang berpendapat, Kepala Negara tidak seharusnya hanya mengungkapkan perasaan sedih dan kecewa. Sebab sebagai Kepala Negara, Prabowo harus bertanggung jawab atas segala Ham (Hak Fundamental) yang dijamin Di Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia.

“Kegagalan melindungi Hak Fundamental artinya kegagalan pemerintah, dan brutalitas yang terus berulang adalah Pada Bersama sikap Kepala Negara yang tidak pernah tegas dan lugas menggunakan wewenang konstitusionalnya,” kata Dosen Hukum Tata Negeri Fakultas Hukum UGM tersebut.

“Ini yang saya kira, Sebagai pemerintah hari ini, khususnya Kepala Negara Prabowo dan Gibran harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Karena Itu ga cukup Bersama permohonan maaf Sebab ini adalah refleksi Bersama kekejaman yang terus dibiarkan, brutalitas aparat yang terus dibuat permisif Bersama pemerintah,” lanjutnya.

Negeri Rusak Sebab Praktik Politik Oligarki

Herlambang menilai keadaan Indonesia Pada ini bukan sekadar polisi yang sering kali arogan dan sering kali bertindak Hingga bawah standar profesional. Tetapi juga penguasa, khususnya istana dan senayan, yang Pada ini juga membiarkan praktik kekuasaan ini.

“Sebab mereka berkepentingan atas proyek-proyek oligarki, atas situasi yang Hingga mana mereka ditopang Bersama institusi kepolisian Hingga Di menangguk keuntungan- Hingga Di proyek-proyek pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, situasi yang terjadi juga bukan semata Sebab Lembaga Legis Latif. Lebih luas, Sebab adanya praktik politik oligarki, sebuah sistem yang dikuasai Bersama kelompok tertentu yang membentuk elit.

“Ini rusaknya Negeri hukum akibat praktik embedded oligarchy politics, politik kuasa oligarki melekat Di sistem ketatanegaraan,” tutur Herlambang.

“Aturan-aturan yang dibuat terus menerus menyengsarakan rakyat Sebab dibentuk Bersama logika struktur menebalkan akumulasi kapital. Ini yang menyebabkan penderitaan rakyat meluas, tapi Hingga Pada bersamaan tak bisa dirasakan elit kekuasaan, apalagi berharap mereka peka,” pungkasnya.

(faz/pal)