Tunjangan Dosen Non PNS Kena Efisiensi Rp676 M, Mendikti Respons Begini

Jakarta –

Tunjangan dosen non PNS Kemendiktisaintek terkena efisiensi Direktorat Jenderal Dana Kemenkeu sebesar Rp676 miliar Di pagu awal Rp2,7 triliun. Efisiensi 25 persen ini disampaikan Pejabat Tingginegara Pembelajaran Tinggi, Sains, dan Ilmu Pengetahuan (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Satryo mengatakan pihaknya mengusulkan agar tunjangan dosen non PNS kembali Hingga pagu awalnya. Ia menjelaskan, tunjangan dosen non PNS seharusnya tidak kena efisiensi Lantaran merupakan Dibagian Di Dana non efisiensi Idr murni, seperti halnya gaji dan tunjangan pegawai Kemendiktisaintek dan Pemberian sosial atau beasiswa Kemendiktisaintek.

“Lantaran ini (seharusnya) tidak terkena efisiensi, maka kami usulkan kembali supaya tidak ada efisiensi, Agar pemotongannya itu 0 persen, kembali Hingga angka Rp 2,7 triliun,” katanya Di Diskusi kerja Di Komisi X Lembaga Legis Latif, dikutip Di kanal YouTube TVR Dewan, Kamis (13/2/2025).

Dana Kemendiktisaintek 2025 semula Rp56,6 triliun, Setelahnya Itu kena efisiensi Rp14,31 triliun atau 25 persen. Satryo Mengungkapkan pihaknya hendak melakukan pengusulan kembali hingga Dana yang Berencana diefisiensi berubah Di Rp14,31 triliun menjadi Rp6,78 triliun atau 12 persen Di Dana semula.

Simak Dana Pemberian, layanan, dan Inisiatif Kemendiktisaintek yang kena efisiensi dan besar usulan kembalinya Di bawah ini.

Rancangan Perubahan Dana Kemendiktisaintek 2025

1. Dana Non Efisiensi (Idr Murni/RM)

Gaji dan Tunjangan Pegawai

• Pagu awal: Rp13,512 triliun
• Efisiensi: – (0 persen)
• Usulan Kemendiktisaintek: 0 persen

Tunjangan Dosen Non PNS

• Pagu awal: Rp2,704 triliun
• Efisiensi: Rp676 miliar (25 persen)
• Usulan Kemendiktisaintek: 0 persen

Pemberian Sosial atau Beasiswa

Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah

• Pagu awal: Rp14,698 triliun
• Efisiensi: Rp1,310 triliun (9 persen)
• Usulan Kemendiktisaintek: 0 persen

Beasiswa Pembelajaran Indonesia atau BPI

• Pagu awal: Rp194 miliar
• Efisiensi: Rp19 miliar (10 persen)
• Usulan Kemendiktisaintek: 0 persen

Beasiswa Afirmasi Pembelajaran Tinggi atau ADik

• Pagu awal: Rp213 miliar
• Efisiensi: Rp21 miliar (9 persen)
• Usulan Kemendiktisaintek: 0 persen

Beasiswa Kemitraan Negeri Berkembang atau KNB

• Pagu awal: Rp85 miliar
• Efisiensi: Rp21 miliar (25 persen)
• Usulan Kemendiktisaintek: 0 persen

Beasiswa Dosen dan Tendik Di Di dan Luar Negeri

• Pagu awal: Rp236 miliar
• Efisiensi: Rp59 miliar (25 persen)
• Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: 0 persen

2. Dana Layanan Publik

Inisiatif Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Sekolah Unggul Garuda

• Pagu awal: Rp2 triliun
• Efisiensi: Rp1,2 triliun (60 persen)
• Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: 0 persen

Pemberian Lembaga

Pemberian Operasional PTN (BOPTN)

• Pagu awal: Rp6,018 triliun
• Efisiensi: Rp3,009 triliun (50 persen)
• Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: 0 persen

Pemberian Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTNBH)

• Pagu awal: Rp2,370 triliun
• Efisiensi: Rp1,185 triliun (50 persen)
• Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: Rp711 miliar (30 persen)

Inisiatif Revitalisasi PTN (PRPTN)

• Pagu awal: Rp856 miliar
• Efisiensi: Rp428 miliar (50 persen)
• Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: 0 persen

Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT)

• Pagu awal: Rp250 miliar
• Efisiensi: Rp125 miliar (50 persen)
• Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: 0 persen

Pemberian Kelembagaan PTS

• Pagu awal: Rp365 miliar
• Efisiensi: Rp182 miliar (50 persen)
• Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: 0 persen

Inisiatif Lainnya

• Pagu awal: Rp1,935 triliun
• Efisiensi: Rp830 miliar (43 persen)
• Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: Rp 830 miliar (43 persen)

Satryo mengatakan Inisiatif lainnya diefisiensi sesuai instruksi pemerintah, Di Situasi Ini Untuk perjalanan dinas, belanja Produk Internasional modal, dan lain-lain.

“Itu kita kumpulkan, kami mengikuti efisiensi Dari Dirjen Dana (Kemenkeu) sebesar 43 persen, tetap seperti itu Agar efisiensi yang kami lakukan Di Diktisaintek Untuk porsi ini (Dana layanan publik) adalah Rp1,541 triliun,” tuturnya.

3. Inisiatif Sumber Daya Non RM

Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN)

• Pagu awal: Rp1,539 triliun
• Efisiensi: Rp927 miliar (60 persen)
• Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: Rp 927 miliar (60 persen)

Pinjaman Luar Negeri (PLN)

• Pagu awal: Rp688 miliar
• Efisiensi: Rp209 miliar (30 persen)
• Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: Rp 209 miliar (30 persen)

Penerimaan Negeri Bukan Iuran Wajib (PNBP)

• Pagu awal: Rp839 miliar
• Efisiensi: Rp520 miliar (62 persen)
• Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: Rp 520 miliar (62 persen)

Badan Layanan Umum (BLU)

• Pagu awal: Rp8,049 triliun
• Efisiensi: Rp3,578 triliun (44 persen)
• Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: Rp3,578 triliun (44 persen)

Lainnya (Idr Murni Pendamping/RMP dan Hibah Luar Negeri/HLN)

• Pagu awal: Rp49 miliar
• Efisiensi: Rp8 miliar (17 persen)
• Usulan efisiensi Kemendiktisaintek: Rp8 miliar (17 persen)

Satryo mengatakan Inisiatif sumber dana non Idr murni merupakan dana pinjaman maupun dana Penanaman Modal Di Negeri Di berbagai sumber dana Untuk Pembaruan perguruan tinggi.

Ia Mengungkapkan pihaknya Berencana mengikuti usulan efisiensi Dirjen Dana Kemenkeu Di sejumlah potensi dampak.

“Dampaknya Bisa Jadi penundaan penyelesaian, kebanyakan ini, fisik Untuk Pembaruan kampus. Kalau ada pengurangan, efisiensi, berarti penyelesaiannya Berencana Merasakan penundaan Di tahap berikutnya,” ucapnya.

Angka-angka Di atas belum termasuk tunjangan kinerja dosen PNS sebesar Rp2,5 triliun.

“Saya berharap Bapak-Ibu anggota Lembaga Legis Latif terhormat Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan atau efisiensi Kemendiktisaintek tidak Rp14,3 triliun, tapi menjadi hanya Rp6,785 triliun saja,” tambahnya.

(twu/twu)