Pembangunan Infrastruktur Belajar 3T, Mendikdasmen Usul Kerjakan Paralel Bersama Kementerian PU

Pembantu Presiden Tim Menteri Belajar Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti Mengungkapkan pihaknya mengusulkan Di Wakil Ri Gibran Rakabuming Raka agar kendala infrastruktur Belajar Di Lokasi tertinggal, terdepan, dan terluar dipecahkan Bersama solusi pembangunan paralel Bersama Kemendikdasmen dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Solusi tersebut menjadi opsi jika kewenangan pengelolaan Dana atau pelaksanaaan pembangunan infrastruktur Belajar Lokasi 3T tidak dapat sepenuhnya diberikan Di Kemendikdasmen.

“Itu termasuk kendala kami, butuh Dukungan Bersama Komisi X. Sebab memang termasuk Di catatan kami, banyak pembangunan infrastruktur yang tidak terlaksana Bersama sebaik-baiknya Sebab pembangunannya tidak Bersama kami, Kementerian Belajar Dasar dan Menengah, tetapi Bersama Kementerian Pekerjaan Umum sekarang ini. Kami ada Wacana pertemuan Bersama Kementerian Pekerjaan Umum soal ini,” kata Abdul Mu’ti Di Pertemuan kerja Bersama Komisi X Wakil Rakyat Di Kompleks Wakil Rakyat, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

“Kami sudah sampaikan kendala ini Di Bapak Wakil Ri. Kami mengusulkan, kalau tidak bisa seluruhnya, opsinya bisa moderat. Misalnya sebagian nominalnya Bersama Kementerian Pekerjaan Umum, tapi Di nominal tertentu boleh Bersama dikerjakan Bersama kita, Supaya bersama-sama, paralel, pencapaiannya lebih cepat,” sambung Mu’ti.

Sebelumnya Itu, anggota Komisi X Wakil Rakyat RI Ratih Megasari Singkarru menyorot masalah sarana dan prasarana Belajar Di Lokasi 3T perlu ditangani. Tetapi, ia mengatakan pihaknya tidak punya kuasa penuh soal ini Sebab soal infrastruktur Belajar Sebelumnya Itu berada Di ranah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bukan mitra kerjanya.

“Ini mohon dapat menjadi perhatian, peningkatan Belajar Di Lokasi 3T, baik itu Di bentuk sarana-prasarana sampai sekarang butuh perhatian, apalagi kalau kita bicara sarana-prasarana, banyak teman-teman Di Komisi X tidak bisa berbuat banyak. Kalau kita bicara fisik Belajar itu ada Di PUPR,” kata Ratih.

Ia meminta agar kewenangan pengelolaan Dana atau pelaksanaan pembangunan infrastruktur Belajar dialihkan Di Kemendikdasmen ataupun Kemendiktisaintek.

“Besar harapan kami, mudah-mudahan Yang Berhubungan Bersama yang sifatnya fisik, itu bisa dikembalikan lagi Di leading sektor dunia Belajar, yaitu ada Di Bapak-Bapak (Mendikdasmen dan Mendiktisaintek) semua yang ada Di sini,” ucapnya.

(twu/pal)